Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
irfan ridwan maksum
Bagikan
Analisis
Ihwal Dewan Aglomerasi Jabodetabekjur
Kepemimpinan wapres dalam sebuah lembaga lokal di sebuah negara membawa ketidakadilan baru dalam tata kelola negara.
Opini
·
Analisis
Stabilitas Otonomi Jakarta
Sudah seharusnya draf RUU DKJ diubah secara nomenklatur menjadi Draf RUU Megalopolitan Jakarta.
Opini
·
Menggagas Kabinet Pro-otonomi
Praktik otonomi daerah makin surut. Otonomi Daerah harus dibenahi secara sistematis pasca-Pilpres 2024.
Opini
·
Analisis
Otonomi Daerah Dilupakan?
Tata kelola bangsa dalam pemerintahan RI sedang mengarah pada sentralisasi, tetapi dengan tetap menyediakan kepemimpinan lokal yang ”genuine” pilihan warga melalui pilkada langsung.
Opini
·
Analisis
Desentralisasi Fungsional untuk PPDB
Kisruh setiap penyelenggaraan PPDB menunjukkan desentralisasi pendidikan masih dipahami sebatas desentralisasi teritorial. Dibutuhkan pemahaman holistik tentang tata kelola urusan pendidikan dan sistem pemerintahan.
Opini
·
Iklan
Wakil Pemerintah Vs Kepala Daerah
Terdapat berbagai spekulasi mengapa muncul penolakan Piala Dunia U-20 oleh dua gubernur di Indonesia. Peristiwa tersebut tidak patut terjadi jika semua pihak memahami sistem prefektur terintegrasi yang dianut Indonesia.
Opini
·
Apa Kabar Jakarta
UU IKN menyatakan, dua tahun setelah disahkan, mesti terbentuk UU Jakarta baru. Argumen kekhususan harus disiapkan dengan baik oleh perumus UU Jakarta. Salah kunci penting untuk diperhatikan ialah tata kelola perkotaan.
Opini
·
Analisis
Eksistensi Provinsi
Mengacu UUD NRI, semua daerah adalah otonom, tak mungkin gubernur diisi melalui pengangkatan. Jika dirasa pilkada langsung membebani, pemilihan dapat melalui DPRD ditambah mekanisme yang sesuai sistem wakil pemerintah.
Opini
·
Analisis
Merumuskan Perangkat Daerah
Sesuai semangat otonomi daerah, organisasi perangkat daerah idealnya lebih banyak ditentukan oleh strategi lokal, tetapi tetap dengan standar pengawasan yang jelas dari Jakarta.
Opini
·
Menata Otonomi Daerah
Ajang pilkada adalah ajang partai politik dan sistem politik yang memengaruhi otonomi daerah. Sayangnya, perbaikan tata kelola pemerintahan daerah otonom bukan prioritas utama para aktor politik nasional dan lokal.
Opini
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·