Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Covid-19 bukan hanya seputar krisis kesehatan dan ekonomi, melainkan juga krisis penanganan korupsi. Terkait  hal itu, kita saat ini gagal mengendalikannya.

Memuat data...

Penurunan skor IPK 2020 tak hanya terkait dengan pemberantasan korupsi, tetapi juga persepsi koruptif secara umum oleh KPK. Aparat penegak hukum pun harus ikut bertanggung jawab terhadap aparatnya masing-masing.

Memuat data...

Birokrasi sebagai “alat administrasi” negara bertugas menciptakan kesejahteraan rakyat dengan melayani warga negara. Peran birokrasi penting sebagai pamong yang melayani publik, bukan priayi yang minta dilayani.

Memuat data...

Ada empat ide dalam naskah usulan perubahan UU Tipikor, yaitu memasukkan rekomendasi UNCAC, penerapan sita jaminan sebagai instrumen hukum, persoalan delik korupsi kerugian negara, dan pengaturan hak gugat publik.

Memuat data...

Ada empat ide dalam naskah usulan perubahan UU Tipikor, yaitu memasukkan rekomendasi UNCAC, penerapan sita jaminan sebagai instrumen hukum, persoalan delik korupsi kerugian negara, dan pengaturan hak gugat publik.

Memuat data...

Bagaimana dan siapa yang nanti menyisir APBD, sementara jumlah pemda itu ratusan? Pasti sulit dan melelahkan menyisir 576 dokumen APBD yang terdiri dari 34 APBD provinsi dan 542 APBD pemerintah kota dan kabupaten.

Memuat data...

Kemendagri menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menyisir dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD demi memastikan tak adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah Kompas 30102019 Rencana ini dipicu berbaga

Halaman 1