Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Dulu Indonesia termasuk dalam jajaran negara-negara yang menjadi pionir dalam menunjukkan keberpihakan pada lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Kini, regulasi yang ada justru dinilai sebagai kemunduran.

Memuat data...

Indonesia perlu mencontoh penerbitan aturan anti-”strategic lawsuit against public participation” dari negara lain guna melindungi pejuang lingkungan hidup dari kriminalisasi dan serangan balasan.

Memuat data...

Meski tak lagi berstatus B3, pengelolaan limbah abu batubara hasil pembakaran di pembangkit listrik tenaga uap wajib mengikuti prosedur pengelolaan lingkungan hidup.

Memuat data...

Perubahan UU Nomor 5 tahun 1990 kembali masuk dalam program legislasi nasional. Pemerintah dan DPR diminta serius membahas dan mengesahkan UU Konservasi ini untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia.

Memuat data...

Lembaga Kajian Hukum Lingkungan (ICEL) menilai sepanjang tahun 2020 diterbitkan sejumlah aturan dan kebijakan yang melemahkan perlindungan lingkungan maupun hak masyarakat. Sejumlah penegakan hukum pun belum tuntas.

Memuat data...

Di tengah pandemi dan menurunnya kegiatan publik, pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya tidak menyusut. Biaya penanggulangan penyakit akibat pencemaran udara mencapai Rp 5,1 triliun.

Memuat data...

Sejumlah pihak mendorong agar penerbitan aturan anti-SLAPP tak sekadar wacana. Peraturan untuk melindungi pegiat lingkungan ini juga disarankan pada level perundang-undangan yang dipatuhi lintas lembaga/kementerian.

Memuat data...

Memasuki musim kemarau, sejumlah daerah menghadapi risiko ganda kebakaran hutan dan lahan serta ancaman pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Memuat data...

Perpres No 60/2020 tentang tata ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur diharapkan menjadi panduan penataan. Namun, aktivis lingkungan mencermati perpres itu memiliki banyak catatan dan mendorong peninjauan ulang.

Memuat data...

pembahasan rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja minim transparansi dan konsultasi publik. Masa penyusunan yang ditarget hanya 100 hari dinilai terburu-buru sehingga berpotensi menimbulkan penolakan publik.

Halaman 1