Wacana penerapan pajak ekspor bijih nikel saat ini sedang dalam proses pembahasan, berjalan paralel dengan upaya pemerintah mengajukan banding ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

Sebagai negara berdaulat, ada yang tak bisa dikompromikan jika menyangkut kepentingan dalam negeri dan amanat konstitusi.

Putusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan Indonesia melarang ekspor nikel dinilai jadi tantangan mengokohkan hilirisasi. Namun, terkait banding atas putusan itu, RI mesti menyiapkan argumen yang kuat.

Persiapan pengembangan ekosistem industri baterai listrik dari hulu-hilir akan memakan waktu 3-4 tahun. Kerja sama industri dengan lembaga riset dan perguruan tinggi dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi sendiri.