Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam rapat dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin (13/2/2023), mengatakan, UU ITE harus direvisi kembali agar pengaturannya lebih baik lagi di masa datang.

Agar penggunaan Sipol tidak dipersoalkan ke depan, KPU akan membantu parpol, seperti dalam mengunggah data ke dalam sistem. Sebagai langkah selanjutnya, KPU mematangkan Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol.

Tahapan Pemilu 2024 dipastikan dimulai sesuai jadwal karena PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal sedang diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Pembangunan alun-alun Kota Bogor untuk mengembalikan tata ruang Kota Bogor, serta mengembalikan jalur utama masuk ke Stasiun Kota Bogor di Jalan Dewi Sartika. Alun-alun ruang integrasi dan interaksi warga.

Komisi II DPR ingin menyatukan regulasi pemilu dan pilkada dalam satu kitab hukum pemilu. Hanya saja, Komisi II belum merumuskan satu norma tunggal mengenai pemilu nasional dan pemilu daerah. Hal itu diserahkan ke Baleg.

Harmonisasi harus dilakukan terhadap lima UU terkait kebijakan otonomi daerah. Pemerintah dan DPR harus duduk bersama dan memahami roh setiap UU agar tidak salah mengisinya sehingga keputusan tidak keliru.