Rencana pembelajaran tatap muka perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah, seperti angka "positivity rate" Covid-19, kesiapan sekolah, kepatuhan semua pihak terhadap protokol kesehatan, hingga vaksinasi guru.

Pemerintah hendaknya tidak menjadikan program vaksinasi Covid-19 untuk guru dan tenaga kependidikan sebagai dasar membuka sekolah mulai Juli 2021. Kesiapan sekolah untuk melaksanakan protokol kesehatan jadi syarat utama.

Pemerintah melakukan penyesuaian mekanisme teknis pendistribusian bantuan kuota data internet. Salah satunya adalah melakukan pengecualian penyaluran kepada penerima yang hanya menggunakan kurang dari 1 gigabita.

Program digitalisasi sekolah tak hanya menyiapkan perangkat dan platform teknologi pembelajaran. Lebih dari itu, guru harus disiapkan untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran secara efektif.

Vaksinasi yang akan diterima seluruh pendidik dan tenaga kependidikan perlu terus disosialisasikan prosedur teknis. Di samping itu, penyiapan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan harus terus berjalan.

Pemerintah mengharapkan, pembelajaran tahun ajaran baru 2021/2022 mulai Juli 2021 kembali digelar tatap muka. Maka, pemerintah menargetkan, vaksinasi kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan selesai Juni 2021.

During 16 years of teaching in the elementary school, Hervina acknowledged that she received a salary of Rp 6 million a year from the local government.

Kasus pemberhentian Hervina, guru honorer di Kabupaten Bone, menunjukkan bahwa pemerintah belum berpihak kepada guru honorer yang selama ini menjadi tumpuan untuk mengatasi kekurangan guru.

Konsep dan teknis pelaksanaan program Sekolah Penggerak belum dipahami secara maksimal oleh kelompok pendidik.

Mutu hasil pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari sisi guru, siswa, maupun sistem pendidikan secara menyeluruh. Mengaitkan mutu hasil pembelajaran dengan tunjangan profesi guru dinilai tidak tepat.