logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Pembahasan hingga pengesahan RUU Cipta Kerja berlangsung begitu cepat. Padahal, suara publik yang menentang RUU tersebut tak henti-hentinya disuarakan. DPR-pemerintah dianggap mematikan akses publik.

Memuat data...

Sejumlah kalangan menolak usulan sejumlah fraksi partai politik untuk menambah jumlah pimpinan MPR periode 2019-2024, menjadi 8 hingga 10 orang. Mereka menilai usulan penambahan pemborosan, dan hanya untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan.

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR tidak kunjung membaik usai mengikuti Pemilihan Umum 2019 Hanya satu Rancangan Undang-Undang RUU prioritas yang disahkan pada masa sidang kelima Mei-Juli 2019 Sementara 52 RUU prioritas lainnya belum disahkan hingga dua bulan terak

Memuat data...

Hingga hari terakhir Masa Persidangan Ke-V DPR Tahun Sidang 2018-2019, Kamis (25/7/2019), setidaknya 17 rancangan undang-undang belum tuntas dibahas DPR bersama pemerintah. Padahal, masa persidangan DPR berikutnya sekaligus yang terakhir bagi DPR periode 2014-2019 tersisa tidak sampai dua bulan lamanya.

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Penggunaan argumentasi dan dalil yang kokoh dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi tidaklah cukup Untuk benar-benar memperkarakan selisih hasil pemilu di MK tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno perlu menunjukkan bukti-bukti primer yang kuat gu

Memuat data...

Sembilan rancangan undang-undang ditargetkan tuntas sebelum masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 berakhir, akhir September 2019. Salah satunya, Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS - Kinerja buruk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat DPR periode lalu mungkin sulit berubah di periode 2019-2024 Prediksi ini muncul lantaran lembaga legislatif hasil Pemilu 2019 masih akan diisi kembali oleh wajah-wajah lama dan tidak ada pula partai baru yang lolos ke Senayan Ber

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Pembahasan sejumlah rancangan undang-undang di DPR tetap membutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah Kesibukan kampanye dalam menghadapi Pemilu 2019 diperkirakan turut menekan intensitas pembahasan oleh DPR dan pemerintah sehingga membuat target legislasi sulit terpenuhi Ma

Memuat data...

JAKARTAKOMPAS Dengan kinerja DPR periode 2014-2019 yang dinilai buruk Pemilu 2019 diharapkan dijadikan momentum publik untuk mengevaluasi anggota DPR yang mewakili mereka Jika mereka memang tidak terlihat menjalankan tugas wakil rakyat publik perlu menghukumnya dengan tidak memilihnya lagi d

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Sikap keberatan yang ditunjukkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dapat dinilai sebagai bentuk keserakahan kekuasaan politik Sebab putusan tersebut bertujuan untuk mengembalikan marwah DPD sebagai lembaga utusan daerah yang independen da

Halaman 1