Penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan untuk 157.500 unit rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah tahun ini dinilai belum mencukupi kebutuhan. Skema pembiayaan perlu dipermudah.

Masyarakat berpenghasilan rendah berhak mendapat rumah layak huni. Oleh karena itu, penyediaan rumah subsidi harus memperhatikan kualitas bangunan dan lingkungan.

Akibat pandemi, realisasi pembangunan rumah di Sumatera Selatan tersendat hingga 30 persen. Penurunan daya beli masyarakat dan selektivitas pihak perbankan dalam memberikan pinjaman menjadi faktor yang berpengaruh.

Masyarakat berhak memiliki rumah dengan kualitas baik dengan akses kepemilikan yang mudah.

Di tengah kondisi perekonomian yang memburuk akibat pandemi Covid-19, tawaran properti dengan harga diskon dan harga miring bertebaran. Namun, tawaran ini tak serta-merta disambut konsumen.

Program tabungan perumahan rakyat dinilai perlu dikelola secara transparan agar dana yang dihimpun dari masyarakat itu tidak disalahgunakan. Tabungan perumahan tersebut perlu menjangkau pekerja informal.

Anggaran subsidi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah diperkirakan hanya cukup untuk membangun 86.000 unit rumah tahun ini. Dengan tingginya permintaan, jumlah itu ditaksir habis terserap pada April 2020.

Alokasi anggaran pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada 2020 dinilai masih lebih kecil dari permintaan. Pengembang berharap pemerintah menciptakan formula pembiayaan baru agar dana lebih optimal.

Permintaan rumah tapak masih mendominasi pasar perumahan. Kanal iklan baris OLX Indonesia merilis, harga rumah tapak yang paling banyak dicari lewat laman dalam jaringan berkisar Rp 400 juta-Rp 600 juta per unit.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengklaim Program Sejuta Rumah tercapai dengan jumlah hunian terbangun lebih dari 1 juta unit.