Publik berharap parpol peserta Pemilu 2024 lebih sederhana dalam segi jumlah. Jika hal ini terpenuhi, potensi kebingungan pemilih yang sebabkan surat suara tak sah seperti pada Pemilu 2019 bisa ditekan.

Beberapa parpol, yang sebelumnya berada di papan tengah, dua tahun menjelang Pemilu 2024 ini mulai merangkak naik duduk sebagai parpol papan atas. Hal ini ditemukan pada Demokrat.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi–Amin di bidang penegakan hukum berada di titik kritis. Pemberantasan korupsi, suap, dan jual beli kasus hukum paling banyak membuat publik kecewa.

Separuh responden sepakat dengan pernyataan bahwa pemerintah lebih fokus pada pembangunan IKN ketimbang persoalan ekonomi rakyat. Publik pesimistis pemerintah mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok saat ini.

Satu dekade RUU Perampasan Aset terkatung-katung. Belum ada kabar dari Komisi III DPR, kapan RUU itu akan dibahas. Muncul dugaan, RUU ini tak kunjung dibahas karena bisa jadi bumerang bagi pembentuk UU.

Problem di setiap daerah bisa dijadikan tolok ukur menetapkan penjabat kepala daerah. Dari 101 daerah yang jabatan kepala daerahnya kosong pada 2022, sekitar 50 persen tingkat kemiskinan dan penganggurannya cukup tinggi.

Sebagian besar responden menilai penting hadirnya PPHN sebagai landasan pembangunan jangka panjang. Namun, mereka juga khawatir jika landasan itu dihadirkan lewat amandemen konstitusi akan disisipi kepentingan lain.