Aplikasi Peduli Lindungi rencananya akan terintegrasi penuh di platform Satu Sehat mulai akhir Februari 2023. Proses integrasi ataupun pengoperasian penuh platform itu perlu mengutamakan perlindungan data pribadi.

Dua tahun masa transisi penerapan UU No 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi semestinya tetap ada jaminan kepastian hukum atas penyalahgunaan data pribadi.

Pasca-pencabutan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, nasib aplikasi Peduli Lindungi perlu diperjelas. Apabila diintegrasikan ke platform Satu Sehat, pemerintah perlu memperjelas keamanan data.

Alih-alih menunggu di Mahkamah Konstitusi, DPR dan pemerintah diminta lebih banyak membuka ruang diskusi bersama masyarakat untuk mendiskusikan pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP hingga mencapai konsensus.

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetap perlu melindungi data warga dengan regulasi yang sudah ada. Jangan sampai data pribadi warga dikorbankan karena menunggu terbentuknya otoritas pengawas.

Meski ada upaya mengikat pengelola data di institusi pemerintahan dan swasta, UU PDP dipandang hanya bertaji pada pihak swasta. Terhadap pemerintah, sanksi yang diberlakukan terbatas administratif.

Ada kemungkinan PSE skala kecil ingin mematuhi prinsip perlindungan data pribadi, tetapi tidak memiliki kecukupan sumber daya. Dana yang mereka punya diprioritaskan untuk kebutuhan lain, seperti permodalan usaha.

Respons kementerian/lembaga terhadap peringatan serangan siber dari BSSN masih minim. Kondisi itu menyebabkan kerentanan terhadap serangan siber, dan mengindikasikan permasalahan pada tata kelola keamanan siber.