Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengingatkan bahwa sebagai sebuah wacana, isu penundaan pemilu itu tidak mungkin, tidak akan, dan tidak boleh terjadi.

Pemerintah pusat diharapkan tidak sewenang-wenang dalam menetapkan penjabat kepala daerah. Pertimbangan matang diperlukan karena mereka tak hanya melaksanakan administrasi pemerintahan, tetapi juga tugas-tugas politik.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, Rabu (27/10/2021), MK menilai proses pembahasan dan pengesahan UU Minerba sudah sesuai dengan ketentuan UU Pembentukan Peranturan Perundang-undangan.

Petugas kepolisian menggunakan baju APD saat menjaga unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021).

Kepergian Sabam Sirait meninggalkan warisan berharga bagi politisi saat ini, yakni berpolitik suci dan beradab. Politik harus digunakan untuk kepentingan negara dan keadilan bagi masyarakat.

Usulan penguatan fungsi dan kewenangan DPD melalui amendemen konstitusi sejak tahun 2004 silam selalu kandas. Wacana itu kembali muncul saat MPR mengupayakan perubahan UUD 1945 untuk mengatur Pokok-pokok Haluan Negara.

Dalam penetapan RAPBN, DPD ingin ikut memberikan persetujuan, terutama menyangkut anggaran negara yang dikucurkan untuk program-program daerah.