Mendorong penyelenggaraan pemilu ataupun diskursus yang berorientasi gagasan bisa dilakukan masyarakat secara mandiri. Tanpa inisiatif-inisiatif mandiri, para elite politik akan cenderung memilih jalan pintas.

Tantangan demokrasi digital beragam, di antaranya upaya peretasan. Pemangku kebijakan dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama agar demokrasi terjaga menjelang dan saat Pemilu 2024.

Dalam sejarah, tak banyak capaian iptek yang memiliki deliberasi sedahsyat teknologi digital. Namun, digitalisasi dalam demokrasi berwatak paradoksal. Hal ini perlu jadi perhatian bersama, terutama menjelang Pemilu 2014.

Bahaya hiperpolitisasi nyata. Bukan hanya soal radikalisme agama yang merusak toleransi dan solidaritas nasional. Hiperpolitisasi juga bisa mengganggu kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat.

Sekitar lima tahun terakhir, komentar pedas nan menyakitkan warganet menjadi makanan kita sehari-hari. Ini masuk dalam sebuah budaya pengenyahkan atau cancel culture, yaitu menolak mereka yang mempunyai pendapat beda.

Menguatnya narasi intoleran yang mendasari warganet Indonesia makin tidak beradab dan tidak sopan merupakan puncak gunung es dari studi-studi sebelumnya yang memperlihatkan demokrasi digital Indonesia semakin tak sehat.

Dunia berubah. Selama ini aspirasi publik dikelola partai politik. Namun, revolusi digital seperti membajak peran partai politik dan wakil rakyat.

Jumlah kasus peretasan terhadap aktivis meningkat dari tahun ke tahun. Situasi kebebasan berekspresi saat ini dalam ancaman.