Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
dak
Bagikan
Setelah Terbukti Menyuap Penyidik KPK, Keterlibatan Azis di Perkara DAK Ditelusuri
Bekas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyuap bekas penyidik KPK, Robin Pattuju, diduga agar KPK tidak mengusut dugaan korupsi DAK Lampung Tengah yang melibatkan Azis.
Politik & Hukum
·
UU HKPD Disahkan, Pemerintah Optimistis Desentralisasi Fiskal Makin Optimal
Kesepakatan telah terjalin antara pihak eksekutif dan legislatif dalam penetapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.
Ekonomi
·
KPK Kembali Tahan Kepala Daerah Terkait Dana Alokasi Khusus
Wali Kota Dumai, Riau, Zulkifli AS ditahan KPK terkait dugaan suap pengurusan anggaran DAK Kota Dumai serta atas dugaan menerima gratifikasi. Zulkifli jadi kepala daerah ketiga yang ditahan KPK terkait pengurusan DAK.
Politik & Hukum
·
KPK Tahan Bupati Labuhanbatu Utara
KPK menahan Bupati Labuhanbatu, Khairuddin Syah Sitorus, atas dugaan suap terkait proses penganggaran DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018. Dalam kasus serupa, KPK pun menersangkakan Wali Kota Tasikmalaya Budi Badiman.
Politik & Hukum
·
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya
KPK menahan Wali Kota Tasikmalaya atas dugaan suap terkait pengajuan DAK Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018. Sekda Pemkot Tasikmalaya Ivan Dicksan memastikan pelayanan publik tak akan terganggu dengan penahanan ini
Nusantara
·
Iklan
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya
KPK menahan Wali Kota Tasikmalaya dalam kasus dugaan suap.
Fotografi
·
Data Disabilitas yang Membingungkan
Saat ini, setidaknya Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS) mendata disabilitas di Indonesia. Perbedaan data berpotensi menyulitkan pemerintah mengambil kebijakan.
Riset
·
Tiga Bulan Ditahan, Taufik Kurniawan Masih Terima Gaji
Politik & Hukum
·
Penyuap Bupati Malang Enggan Bayar Uang Pengganti Rp 2,7 Miliar
Nusantara
·
Perlu Optimalisasi Koordinasi Anggaran Pendidikan
Pendidikan & Kebudayaan
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·