logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Hasil penyusunan daftar pemilih sementara pada Pilkada 2020 perlu dibenahi. Masih terdapat sejumlah permasalahan, khususnya di titik-titik wilayah perbatasan. Di Jambi, 500.470 orang tak penuhi syarat masuk DPS.

Memuat data...

Bawaslu menemukan puluhan ribu pemilih yang tak memenuhi syarat masih tercantum dalam formulir A-KWK, sebaliknya pemilih yang memenuhi syarat justru tak tercantum. KPU pun minta data detail untuk bisa dikroscek petugas

Memuat data...

Komisi Pemilihan Umum tengah merevisi jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Daftar pemilih tetap hasil perbaikan atau DPTHP tahap kedua yang sudah hampir 30 hari terakhir diperbaiki dinilai sudah jauh lebih akurat Dengan begitu rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional DPTHP tahap kedua yang diagendakan berlangsung Sabtu 15122018 diperkirakan ak

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS - Kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Kementerian Dalam Negeri serta badan Pengawas Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu amat dibutuhkan untuk memastikan daftar pemilih tetap Pemilu 2019 benar-benar berkualitas dan mampu melindungi hak konstitusional warga Masyarak

Semangat tapi Pasif

Video ·
Memuat data...

Tujuh bulan menuju Pemilu 2019. Berbagai tahapan Pemilu sudah lebih dari setengah jalan, termasuk penetapan daftar pemilih. Meski antusias memilih di Pemilu 2019, publik terkesan pasif merespon pengumuman KPU terkait daftar pemilih.

Memuat data...

&nbsp JAKARTA KOMPAS Koalisi tim pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno menolak penetapan daftar pemilih tetap yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum pada Rabu mendatang Penolakan ini didasarkan pada temuan data bahwa ada sebanyak 25 juta pemilih ganda yang terdaftar Sekretaris Jenderal Pa

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Masih ada sekitar 8000 warga Kota Bekasi yang tidak bisa masuk dalam daftar pemilih sementara atau DPS karena belum merekam data KTP elektronik Bahkan berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi ada lebih banyak warga yang belum merekam data KTP-el

Memuat data...

&nbsp JAKARTA KOMPAS - Kementerian Dalam Negeri sudah memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah untuk menerbitkan surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik secara kolektif pada pilkada serentak 2018 Hal ini dilakukan untuk menjamin para pemilih tidak dico

Halaman 1