Tugas Komisi Yudisial menyeleksi calon hakim agung menjadi lebih berat setelah dua hakim agung terjerat kasus dugaan rasuah. Tak sekadar memenuhi kebutuhan, KY juga mesti mencari sosok yang mumpuni dan berintegritas.

Rapat paripurna DPR antara lain mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua, mengesahkan hakim agung terpilih, serta pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023.

Sebelas calon hakim agung dan hakim ad hoc tindak pidana korupsi Mahkamah Agung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan setelah lulus proses seleksi oleh Komisi Yudisial.

Hasil dari uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR akan menentukan, terjawab atau tidaknya problem krisis hakim agung di Mahkamah Agung, utamanya hakim ”ad hoc” tindak pidana korupsi.

Dalam rapat yang digelar tertutup, Komisi III DPR menyetujui 7 dari 11 calon hakim agung. Dari ketujuh calon, salah satunya diduga bermasalah. Adapun yang mendapatkan penilaian istimewa dari KY justru tak disetujui.

Komisi III DPR RI memulai uji kelayakan dan kepatutan terhadap sebelas calon Hakim Agung, Senin (20/9/2021). Sebelumnya, sebelas calon hakim agung ini telah menjalani seleksi oleh Komisi Yudisial.

Usulan 11 nama calon hakim agung tahun 2021 disampaikan pimpinan Komisi Yudisial kepada pimpinan DPR. Ketua DPR Puan Maharani memastikan pemilihan hakim agung itu akan dilakukan transparan.

KY telah mengirimkan 11 nama calon hakim agung yang lolos seleksi KY, ke DPR, 9 Agustus lalu. Namun, siapa saja yang lolos, KY enggan mengumumkannya. Pengumuman akan dilakukan oleh DPR.