Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Pelarian Joko Tjandra diduga menyangkut banyak orang sebagaimana sebuah mafia. Karena itu, penangkapan Joko harus diikuti pengungkapan kejadian itu ke publik. Pembentukan tim terpadu lintas lembaga perlu dipertimbangkan.

Memuat data...

Di tengah kesibukan Polri-Kejaksaan Agung menindak oknum di internalnya yang terkait kasus Joko Tjandra, upaya perburuan Joko diharapkan tetap serius dilakukan.

Memuat data...

Surat jalan yang diterbitkan untuk buronan Joko Tjandra hendak dimusnahkan oleh Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo. Hal ini diduga untuk menghalangi kerja kepolisian untuk mengungkap skandal surat jalan tersebut.

Memuat data...

Kejagung didesak mengambil langkah cepat terkait dugaan adanya oknum jaksa yang bertemu dengan buronan Joko S Tjandra di Malaysia. Hal itu penting untuk menjaga kepercayaan publik kepada institusi kejaksaan.

Memuat data...

Bareskrim Polri mencegah Anita Kolopaking, kuasa hukum buronan Joko Tjandra, pergi ke luar negeri. Ini untuk mempermudah penyidikan kasus surat jalan untuk Joko Tjandra yang diterbitkan Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo.

Memuat data...

Keterlibatan semua pihak dibutuhkan agar kasus Joko Tjandra tak terulang sekaligus agar buronan sejak 2009 tersebut bisa segera ditangkap.

Memuat data...

Tim pemburu koruptor yang telah disepakati perlu segera dibentuk untuk mengejar pelaku kejahatan yang lari ke luar negeri. Namun, hingga kini, payung hukum untuk itu belum ada.

Memuat data...

Pakar hukum dan kelompok masyarakat sipil melihat aneh sikap hakim yang melanjutkan sidang PK Joko Tjandra meski telah menyatakan tak lagi memberikan kesempatan bagi Joko.

Memuat data...

Kasus buron Joko S Tjandra diyakini melibatkan banyak pihak dalam tubuh institusi penegak hukum. Rakyat kecewa dengan skandal yang memalukan Republik.

Memuat data...

Alasan Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Azis Syamsuddin yang menolak rapat Komisi III DPR untuk membahas buronan Joko Tjandra dipertanyakan. Bamus DPR disebutkan tak pernah melarang rapat di saat reses DPR.

Halaman 1