logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

PNS di Pemprov Bali akan diwajibkan membeli hasil pertanian, perikanan, dan produk industri lokal kala Pasar Gotong Royong Krama Bali digelar setiap Jumat mulai 7 Agustus nanti. Ini untuk menggeliatkan ekonomi daerah.

Memuat data...

Masih ada pembatasan jumlah penumpang di kereta untuk menekan penyebaran virus korona, PT KCI minta pengaturan jam kerja.

Memuat data...

Badan usaha milik daerah punya peran strategis di masa pendemi Covid-19. Dengan inovasi dan strategi yang tepat, dampak Covid-19 di daerah bisa diminimalkan.

Memuat data...

Untuk memudahkan perjalanan dan mendukung kinerja tenaga medis, Pemprov DKI melalui BUMD memberikan fasilitas tempat tinggal, layanan angkutan, dan asupan bergizi bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19.

Memuat data...

Kasus Donny Saragih yang sempat ditunjuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta menunjukkan, ada kesalahan dalam proses pengangkatan pejabat BUMD DKI.

Memuat data...

Penerbitan obligasi daerah menjadi diskursus publik dalam dua tahun terakhir Di satu sisi banyak pihak berpendapat obligasi daerah belum saatnya diterapkan di Indonesia Selain belum memiliki pengalaman penerbitan obligasi daerah akan memberatkan keuangan pemerintah daerah di masa mendatang Di s

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Dari 1097 Badan Usaha Milik Daerah di Indonesia hanya Bank Pembangunan Daerah yang menunjukkan kinerja optimal Badan usaha ini mampu berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah ketika jenis badan usaha lainnya gagal Meski demikian upaya perbaikan perlu dilakukan untu

Memuat data...

Kerugian paling besar terjadi pada 2015 ketika pemerintah pusat meminjamkan dana Rp 5 triliun untuk menyehatkan BUMD, yang sampai kini ternyata belum juga dikembalikan.

Memuat data...

Terbukti korupsi, Achmad Nur Chasan, mantan Dirut PT Jamkrida, Jatim dijatuhi hukuman pidana selama tujuh tahun, denda sebesar Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara, dan uang pengganti Rp 6,5 miliar.

Memuat data...

Achmad Nur Chasan, mantan Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Timur, dituntut mengembalikan uang sebesar Rp 6,5 miliar. Uang itu merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan pada saat terdakwa memimpin badan usaha milik daerah yang bergerak dibidang penjaminan kredit tersebut.

Halaman 1