Kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Pemerintah seharusnya memasukkan pekerja informal dalam program tunjangan pengangguran. Mereka umumnya juga lebih rentan kehilangan pekerjaan.

Memuat data...

Jika tidak mendaftarkan pekerjanya, pengusaha harus menanggung biaya pesangon sendiri ketika PHK. Pengusaha juga harus membayar sendiri manfaat uang tunai dan pelatihan yang seharusnya ditanggung pemerintah lewat JKP.

Memuat data...

Syarat dan kriteria mengakses program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dinilai masih diskriminatif dan menyulitkan pekerja korban pemutusan hubungan kerja. Aturan perlu direvisi agar tujuan melindungi pekerja lebih optimal.

Memuat data...

Rekomposisi iuran untuk membiayai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan meningkatkan rasio klaim dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Memuat data...

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dianggarkan Rp 6 triliun di APBN 2021. Modal awal ini dibutuhkan untuk membayarkan iuran JKP, berhubung kewajiban mengiur tidak akan dibebankan ke perusahaan dan pekerja.

Memuat data...

Pemerintah dinilai perlu memperkuat sanksi atas ketidakpatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek. Banyak program bantuan dan jaminan terkendala karena keterbatasan kepesertaan.

Memuat data...

Per November 2020, dari total 92,45 juta pekerja yang seharusnya jadi peserta, baru 55,98 persen pekerja yang terdaftar sebagai peserta program jaminan di BP Jamsostek. Sejumlah program akan bergantung data tersebut.

Memuat data...

Program JKP masih perlu dimatangkan karena terkait perlindungan semua pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat PHK. Penghitungannya harus dibuat secara detail dan tidak gegabah.

Memuat data...

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi pekerja. Akses terhadap jaminan sosial adalah hak pekerja, termasuk pekerja di unit usaha mikro, kecil, dan menengah.

Memuat data...

Keputusan DPR yang menyetujui RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU memicu respons berbeda. Di satu sisi, RUU itu dinilai merugikan pekerja. Di sisi lain, pemerintah dan DPR yakin RUU itu memperlancar investasi.

Halaman 1