Hampir saja diselundupkan ke Singapura, 75.000 benur diselamatkan tim kepolisian di Tanjung Jabung Timur, Jambi. Tiga pelaku kini ditahan dan dimintai keterangannya.

Keterlibatan pihak-pihak lain seperti eksportir, regulator, hingga aktor politik dalam kasus dugaan korupsi ekpor benih bening lobster perlu dibongkar KPK.

Pernyataan Edhy Prabowo melalui pengacaranya menguatkan dugaan KPK bahwa keharusan bank garansi dari para eksportir benih lobster tak dilandasi aturan hukum. Ketiadaan aturan dinilai KPK berisiko memunculkan kecurangan.

Maraknya penyelundupan di pesisir timur Jambi takkan mampu dihentikan sendirian oleh aparat penegak hukum. Karena itu, kolaborasi dengan masyarakat dibangun untuk memerangi praktik-praktik ilegal tersebut.

Pesisir timur Jambi merupakan jalur strategis yang kerap dilirik untuk penyelundupan benur. Pengawasan harus terus diperkuat supaya keberadaan benur dapat tetap lestari.

Ekspor benih lobster dihentikan sementara sehari setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK, 25 November 2020.

Pihak PT Bima Sakti Mutiara hanya mengantongi izin untuk budidaya lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka membantah dugaan keterlibatan dalam suap perizinan benih lobster.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan kasus dugaan suap yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo merupakan murni tindak pidana.

Pemerintah harus memikirkan pasar lobster budidaya agar nelayan tidak semakin terpuruk. Nelayan butuh pendampingan karena membudidayakan lobster juga butuh modal besar dan berisiko tinggi.

Pemerintah diharapkan bisa lebih mendukung budidaya lobster agar nelayan pembudidaya bisa merasakan nilai tambah komoditas tersebut.