Guna memastikan pasokan batubara dalam negeri, salah satunya untuk keandalan ketenagalistrikan, perusahaan harus memenuhi DMO. Namun, ada disparitas dengan harga pasar internasional. Lembaga pungut salur pun diperlukan.

Lembaga pemerintah didorong untuk konsisten belanja barang dan jasa dari UMKM, khususnya yang bernilai di bawah Rp 200 juta. Di sisi lain, UMKM masih menghadapi kendala mendaftarkan produk di e-katalog pemerintah.

Negara perlu peran bank BUMN sebagai ”agent of development” dalam menggerakkan ekonomi nasional. Akan sangat sulit mengharapkan bank swasta, asing, dan campuran dalam meningkatkan penyaluran kredit di masa seperti ini.

Para CEO bank BUMN telah menjadikan 2021 sebagai tahun yang hilang. Mereka memilih tetap mendanai energi kotor batubara. Tahun 2022 keengganan mereka untuk melakukan aksi iklim tak boleh terulang lagi.

Bank-bank BUMN hanya memiliki sedikit waktu tersisa untuk berubah dan segera melakukan aksi iklim yang lebih nyata dalam kebijakan pendanaan mereka. Mereka harus membuat komitmen baru untuk proyek energi batubara.

Penyaluran kredit mikro menjadi penopang pertumbuhan bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Pemerintah jangan membebani manajemen bank BUMN dengan target dividen yang terlampau tinggi. Penyaluran kredit berbunga rendah jauh lebih bermanfaat ketimbang penerimaan dividen.

Dukungan pembiayaan yang terjangkau akan melipatgandakan manfaat yang bisa diperoleh petani. Apalagi, ditambah dengan akses terhadap alat produksi dan pasar untuk menjual hasil panen.