Banjir akibat meluapnya Kali Sunter di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, pada Rabu lalu membuka masalah pembebasan lahan untuk normalisasi sungai itu yang tersendat. Kali ini, ganjalan datang dari pemerintah.

Penanggulangan banjir Ibu Kota masih memakai rencana induk yang dikebangkan tahun 1973 yang direvisi pada tahun 1997 dan 2013. Artinya, penanganan bersifat berkelanjutan, bukan proyek sporadis.

Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran awal dari APBN 2021. Proses identifikasi dan inventarisasi lahan sedang dilakukan sebelum normalisasi bisa dilakukan.

Normalisasi sungai tidak bisa dikerjakan apabila posisi lahan terpencar-pencar. Pemprov DKI Jakarta mengklaim sudh bebaskan 7,6 kilometer lahan.

Wagub DKI Ahmad Riza memahami hak warga meminta ganti rugi. Namun, ia memastikan pembenahan sungai terus dilakukan dan sudah ada lahan sepanjang 7,6 km di bantaran Ciliwung sudah dibebaskan dan siap dinormalisasi.

Keberhasilan revitalisasi Telaga Saat di Puncak adalah bukti nyata operasi militer selain perang yang berhasil dikerjakan dengan baik oleh para prajurit Kopassus bersama sukarelawan pencinta alam.

Sungai dan sistem drainase di Jakarta dan sekitarnya perlu dipastikan memiliki lebar ideal dan bebas sedimentasi. Hal ini untuk menormalkan kembali kapasitas daya tampungnya.

Konsep sumur resapan di Jakarta sudah ada sejak 1996 ketika Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Jepang untuk membangun sistem tata air Ibu Kota.

Hujan ekstrem semakin sering terjadi seiring laju pemanasan global sehingga meningkatkan ancaman bencana. Namun, banjir hanya terjadi jika kita gagal memitigasi dan mengelola lingkungan.

Solusi banjir DKI Jakarta baru sebatas menyerap air, bukan mengalirkan air. Program mitigasi banjir masih kurang.