Baru 5,8 persen dari 64,19 juta UMKM di Indonesia yang telah memiliki nomor induk berusaha hingga menyebabkan rendahnya kepemilikan sertifikat halal dan SNI. Pemerintah mencoba mengatasinya lewat integrasi izin.

Kementerian Investasi/BKPM mengekspos peluang investasi di sektor sumber daya alam dan sektor industri manufaktur di 13 provinsi. Hal ini memudahkan investor karena penyusunan peta peluang investasi lengkap dan detail.

Hipmi mengonfirmasi, keributan di tengah munas terjadi akibat kesalahpahaman. Namun, menurut pengamat, karena organisasi ini kian dekat dengan parpol, posisi jabatan ketua Hipmi pun semakin diperebutkan.

Pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran yang berharga bagi kita bahwa perekonomian tidak bisa berjalan sendiri. Perekonomian harus berjalan searah dan bergandengan dengan aspek sosial dan lingkungan hidup.

Pemerintah akan terus serius menjalankan hilirisasi. Selain untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, hal itu dilakukan demi mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di daerah.

Setelah resmi melarang ekspor bijih nikel, pemerintah sedang melakukan kajian untuk melarang ekspor komoditas tambang lain, seperti timah dan bauksit. Menurut rencana, pelarangan itu akan diterapkan pada tahun 2023.

Kementerian Investasi akan memburu calo pembuatan nomor induk berusaha melalui sistem ”online single submission” atau OSS. Para penyedia jasa tersebut dinilai memberatkan pelaku usaha kecil.

Basis evaluasi pencabutan izin usaha diharapkan tidak sebatas pada aspek administratif. Pemerintah perlu juga mempertimbangkan praktik perusahaan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar tambang.