Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
badan legislasi
Bagikan
Pembahasan Prolegnas Prioritas 2023
Rapat itu membahas kembali program legislasi nasional (prolegnas) rancangan undang-undang (RUU) prioritas tahun 2023.
Fotografi
·
UU MK Kembali Direvisi, Akan Ada Mekanisme Evaluasi Hakim
UU MK kembali direvisi meski revisi terakhir baru dilakukan dua tahun lalu. Salah satu poin revisi, akan ada mekanisme evaluasi bagi hakim MK.
Politik & Hukum
·
Kinerja DPR Dinilai Belum Memuaskan
Kerja DPR dinilai belum memuaskan meski Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan. Masih ada sejumlah RUU mendesak, salah satunya RUU tentang Perlindungan Data Pribadi belum tuntas dibahas DPR.
Politik & Hukum
·
Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terkesan Parsial
Hingga Senin (11/4/2022) malam, belum ada kepastian dari Baleg DPR untuk melanjutkan rapat panitia kerja revisi UU PPP. Lobi-lobi dengan perwakilan pemerintah masih dilakukan untuk mencari titik temu.
Politik & Hukum
·
Rapat Pleno RUU TPKS
Dalam rapat pleno itu, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak RUU TPKS untuk dibawa ke rapat paripurna DPR.
Galeri Foto
·
Iklan
Surpres Belum Diterima, Pembahasan RUU TPKS Meleset dari Target
Hingga Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 berakhir, pembahasan RUU TPKS belum juga dimulai. Pimpinan DPR berdalih pembahasan belum bisa dilakukan lantaran belum menerima surat presiden.
Politik & Hukum
·
Pemerintah dan DPR Janji Mempercepat Pembahasan RUU TPKS
Pemerintah dan DPR sepakat untuk mempercepat penyelesaian RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kalangan masyarakat sipil berharap pernyataan pembentuk undang-undang itu juga diikuti langkah konkret.
Politik & Hukum
·
Komitmen DPR Terkait RUU TPKS Diuji pada Masa Sidang Berikutnya
Pembiaran terhadap tindak pidana kekerasan seksual memengaruhi kualitas demokrasi. Sejumlah fakta, termasuk tertundanya persetujuan RUU TPKS, menggambarkan negara gagal menciptakan ruang aman bagi warganya.
Politik & Hukum
·
RUU Perampasan Aset Diupayakan Secepatnya Masuk Prolegnas
Pemerintah saat ini masih fokus memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.
Politik & Hukum
·
Masuk Prolegnas 2022, Materi RUU Pelaksanaan Hak dan Kewajiban DPR Belum Jelas
Meski sudah disepakati DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna, sejumlah anggota Badan Legislasi DPR justru mengaku tidak mengetahui masuknya RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban DPR dalam Prolegnas Prioritas 2022.
Politik & Hukum
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·