Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
aturan turunan uu ikn
Bagikan
Tak Ada Konsil Masyarakat di IKN, Pemerintah Janji Tetap Libatkan Publik
Dalam Perpres Otorita Ibu Kota Nusantara, peran serta publik dapat disalurkan melalui forum musyawarah masyarakat, bukan Konsil Perwakilan Masyarakat. Perubahan format kelembagaan diklaim karena masukan berbagai pihak.
Politik & Hukum
·
Aturan Turunan UU IKN Membuka Lebar Opsi Pembiayaan Ibu Kota Baru
Pembangunan IKN Nusantara membutuhkan biaya besar. Aturan turunan UU IKN membuka lebar opsi pembiayaan untuk mendanai persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan Pemda Khusus IKN.
Politik & Hukum
·
Apa Kabar Aturan Pelaksana UU IKN?
Sesuai dengan amanat UU IKN, aturan pelaksanan UU IKN semestinya ditetapkan paling lambat 15 April 2022. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai aturan turunan UU IKN tersebut.
Nusantara
·
Otorita IKN Leluasa Pilih Kewenangan
Pemerintah menggelar konsultasi publik untuk menyosialisasikan sekaligus mendapatkan masukan mengenai rancangan aturan turunan dari UU IKN.
Politik & Hukum
·
Tenggat 15 April, Pemerintah Intens Bahas Aturan Turunan UU IKN
Kementerian/lembaga terus melakukan konsolidasi intensif terkait pembangunan IKN. Penyelesaian aturan turunan UU IKN pun terus digarap karena dimandatkan selesai sebelum 15 April 2022.
Politik & Hukum
·
Iklan
Aturan Turunan UU IKN Belum Ada, Bambang-Dhony Belum Bisa Bekerja
Sesuai amanat UU IKN, tenggat penyelesaian aturan turunan UU IKN dua bulan sejak UU diundangkan, 15 Februari lalu. Tanpa aturan turunan, Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Bambang-Dhony bisa disalahkan jika sudah bekerja.
Politik & Hukum
·
Presiden Jokowi: Selesaikan Segera Aturan Turunan UU IKN
Presiden Joko Widodo meminta pengalihan dan penerbitan hak atas tanah di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) dihentikan. Aturan turunan lainnya dari UU IKN diharapkan juga bisa segera diselesaikan.
Nusantara
·
Penyusunan Rancangan PP Kewenangan Khusus Otorita IKN Akan Dikebut Sebulan
Rancangan peraturan pemerintah mengenai kewenangan Otorita IKN akan dikebut. Kemendagri akan segera mendalami substansi. Dalam penyusunan PP ini, pemerintah pun diingatkan agar tak meninggalkan publik.
Politik & Hukum
·
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·