Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
aswanto
Bagikan
MK Segera Pilih Ketua Baru
Mengacu pada amanat putusan uji materi UU MK, pemilihan ketua MK paling lambat digelar pada 20 Maret 2023. MK telah merencanakan pemilihan akan digelar pada 15 Maret mendatang.
Politik & Hukum
路
Kasus Dugaan Pengubahan Putusan, Sembilan Hakim Konstitusi Telah Diperiksa
Majelis Kehormatan MK telah mendapatkan titik terang dalam persoalan dugaan pengubahan putusan terkait pemberhentian hakim konstitusi Aswanto. Namun, mereka masih perlu mendalaminya lagi.
Politik & Hukum
路
Selain Etik, Usut Dugaan Pidana di Kasus Perubahan Putusan MK
MK membentuk Majelis Kehormatan untuk mengusut dugaan perubahan dalam putusan MK. Namun, tak hanya etik, sejumlah pihak mendesak agar dugaan pidana di kasus itu juga diusut.
Politik & Hukum
路
Substansi Putusan MK Diduga Diubah Setelah Dibacakan
Substansi putusan uji materi perkara UU No 7/2020 tentang MK diduga diubah. Putusan yang dibacakan ataupun salinan putusan dan risalahnya berbeda. MK didesak mengusut dan menindak.
Politik & Hukum
路
Kebijakan Bijaksana
Menurut Bivitri, pilar-pilar hukum sedang goyah belakangan ini. DPR mengganti Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah, Begitu ada hakim yang dicopot karena putusannya tidak disukai, pilar negara hukum runtuh.
Opini
路
Iklan
Aswanto Masih Ingin ke DPR untuk Berpamitan dan Mengucapkan Terima Kasih | Back To BDM Bersama Aswanto
Back To BDM Bersama Aswanto, mantan hakim konstitusi yang diberhentikan oleh DPR. Aswanto untuk pertama kalinya mau menerima ajakan wawancara setelah dirinya diberhentikan. Hanya di Back To BDM.
Video
路
Revisi UU Mahkamah Konstitusi Berlanjut
Pemerintah berencana segera mengirim daftar inventarisasi masalah dan surat presiden terkait revisi UU MK. Revisi UU ini dianggap tidak mendesak serta dinilai memasukkan aturan untuk mengontrol hakim.
Politik & Hukum
路
In the Name of Political Power
The public should check whether the appointment of Guntur as a constitutional justice complies with the regulations. Article 19 of Law No. 24/2003 states,
English
路
Mendudukkan Persoalan Penggantian Hakim MK
Guntur Hamzah sudah diambil sumpah sebagai hakim konstitusi menggantikan Aswanto. Pakar hukum tata negara menilai sudah terjadi pelanggaran UU MK dan UUD 1945. Siapa yang melanggar dan bagaimana pelanggaran itu terjadi?
Politik & Hukum
路
Atas Nama Kuasa Politik
Atas nama politik, aturan dalam UU MK ditabrak DPR. Langkah politik DPR itu merupakan catatan hitam dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
Opini
路
Lihat Lainnya
Iklan