Mengacu pada amanat putusan uji materi UU MK, pemilihan ketua MK paling lambat digelar pada 20 Maret 2023. MK telah merencanakan pemilihan akan digelar pada 15 Maret mendatang.

Majelis Kehormatan MK telah mendapatkan titik terang dalam persoalan dugaan pengubahan putusan terkait pemberhentian hakim konstitusi Aswanto. Namun, mereka masih perlu mendalaminya lagi.

MK membentuk Majelis Kehormatan untuk mengusut dugaan perubahan dalam putusan MK. Namun, tak hanya etik, sejumlah pihak mendesak agar dugaan pidana di kasus itu juga diusut.

Substansi putusan uji materi perkara UU No 7/2020 tentang MK diduga diubah. Putusan yang dibacakan ataupun salinan putusan dan risalahnya berbeda. MK didesak mengusut dan menindak.

Back To BDM Bersama Aswanto, mantan hakim konstitusi yang diberhentikan oleh DPR. Aswanto untuk pertama kalinya mau menerima ajakan wawancara setelah dirinya diberhentikan. Hanya di Back To BDM.

Pemerintah berencana segera mengirim daftar inventarisasi masalah dan surat presiden terkait revisi UU MK. Revisi UU ini dianggap tidak mendesak serta dinilai memasukkan aturan untuk mengontrol hakim.

The public should check whether the appointment of Guntur as a constitutional justice complies with the regulations. Article 19 of Law No. 24/2003 states,

Guntur Hamzah sudah diambil sumpah sebagai hakim konstitusi menggantikan Aswanto. Pakar hukum tata negara menilai sudah terjadi pelanggaran UU MK dan UUD 1945. Siapa yang melanggar dan bagaimana pelanggaran itu terjadi?