BPKP menemukan modus kecurangan semakin kompleks, terencana, dan dilakukan bersama-sama. Audit kecurangan tahun lalu mencapai Rp 37,01 triliun.

Aparat pengawasan intern pemerintah dibutuhkan mengawasi perencanaan penggunaan anggaran pemda. Kerap ditemukan belanja aparatur lebih besar ketimbang belanja modal yang dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga meminta jajarannya untuk menuntut maksimal mereka yang menyalahgunakan anggaran PPKM darurat. Tuntutan maksimal juga harus diberikan bagi mereka yang menyalahgunakan alat kesehatan.

Hingga kini, realisasi belanja pemerintah rendah. Presiden Jokowi pun meminta BPKP dan seluruh jajaran aparat pengawas intern pemerintah untuk mencari penyebab lambatnya realisasi belanja dan memberikan solusinya.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia menunjukkan, korupsi masih marak terjadi saat pengadaan barang dan jasa. Hasil survei juga menunjukkan sejumlah pegawai negeri sipil mengetahuinya, tetapi tak melaporkannya. Mengapa?

Korupsi oleh pejabat publik di negeri ini ibarat gelombang yang datang berulang-ulang. Mulai dari kepala daerah sampai menteri, semua seolah tidak jera menyalahgunakan wewenang demi memburu rente.

Dihadapkan pada persoalan pandemi Covid-19, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggugah kepala daerah untuk memiliki rasa krisis. Dengan demikian, penanganan pandemi dan dampak-dampak yang ditimbulkannya lebih cepat.

Polri dan Kejaksaan Agung telah membentuk satuan tugas untuk menjamin keamanan dan kelancaran dalam investasi. Untuk kepentingan yang sama, Polri, kejaksaan, dan KPK juga akan mengedepankan pencegahan korupsi.