Salah satu hal utama yang paling bermasalah dalam modernisasi alutsista adalah transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran, yang sering kali membuka potensi korupsi.

Kontroversi soal besaran anggaran pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan melupakan pembahasan isu strategis tentang perbandingan alokasi anggaran dan strategi pertahanan di kawasan Asia–Australia.

Pemerintah konsisten mengalokasikan anggaran pertahanan berkisar 0,7 persen-0,8 persen dari produk domestik bruto untuk satu tahun anggaran. Namun, realisasi anggaran, terutama belanja alutsista, masih di bawah target.

Anggaran Pertahanan RI sewajarnya besar karena wilayah yang luas dan kekayaan alam yang harus dijaga. Kekuatan militer yang lemah akan melemahkan posisi tawar diplomasi, terutama jika menyangkut pelanggaran wilayah.

Taiwan menaikkan anggaran sebesar 10 persen untuk belanja pertahanan 2021. AS menilai langkah itu belum cukup untuk membangun kekuatan pertahanan menghadapi China.

Di tengah minimnya anggaran pertahanan, pengadaan alat utama sistem persenjataan bekas yang tua dan kuno kerap menjadi pilihan. Pilihan yang kemudian justru memberatkan dan gagal menciptakan efek gentar.

Amerika Serikat boleh jadi adalah kekuatan utama dunia saat ini. Namun, tidak dapat dimungkiri, kebangkitan China membuat AS dan sekutunya harus menata ulang ”barisan mereka”.