Resistensi masyarakat pada vaksin Covid-19 terjadi di hampir semua negara. Pemerintah perlu merumuskan cara berkomunikasi yang bernas kepada publik agar faktor psikologis dan ideologis tak menjadi kendala vaksinasi

Pergantian jabatan Kapolri dari Jenderal (Pol) Idham Azis kepada Komisaris Jenderal Listyo Sigit terjadi saat citra lembaga tengah baik. Apresiasi publik ini tidak terlepas dari peran Polri di tengah pandemi Covid-19.

Gagasan untuk membentuk kultur Polri yang humanis dan dekat dengan masyarakat semakin gencar disuarakan setelah pengesahan UU Kepolisian tahun 2002.

Hingga kini, Indonesia masih berfokus pada penyediaan BBM dan LPG operasional sehari-hari yang belum mencapai kuota sesuai harapan.

Pembatasan sosial mengganggu upaya pemenuhan gizi di semua daerah. Berbagai bantuan pemberian makanan sehat dan bergizi pada masyarakat bisa menjadi opsi, agar kekebalan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga.

Setidaknya ada dua alasan besar yang melatarbelakangi tembakau dan hasil turunannya harus ditekan sedemikian rupa penggunaannya.

Kisah pergantian Kapolri tidak bisa lepas dari dimensi politik yang mengelilinginya. Reformasi 1998 turut memberikan sejumlah perubahan dalam lembaga kepolisian.

Sentimen kebangsaan muncul saat masyarakat dihadapkan pada keragaman vaksin. Derajat penerimaan masyarakat terhadap vaksin produksi dalam negeri lebih besar dibandingkan vaksin dari luar negeri.

Ketersediaan kebutuhan pangan pokok tidak dapat mencukupi jumlah manusia di masa depan. Dari kekayaan hayati yang tumbuh di Indonesia, sagu di Papua mempunyai potensi untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal.

Pembatasan sosial untuk mengurangi penyebaran virus tidak bisa diterapkan hanya pada kota besar. Pembatasan juga harus dilakukan secara berbarengan pada wilayah atau kota penyangga di sekitarnya.