Hasil survei ”Kompas” menunjukkan, ada enam parpol yang konsisten meraih tingkat keterpilihan jauh melampaui ambang batas parlemen. Partai-partai itu ialah PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, dan PKS.

Kerja panjang mesin partai sudah harus dimulai sejak dini. Sebab, saat ini konfigurasi tingkat keterpilihan partai politik, berdasar survei Litbang Kompas, cenderung tak banyak berubah dibanding hasil Pemilu 2019.

MK memutuskan partai politik yang telah lolos ambang batas parlemen hanya perlu mengikuti verifikasi administrasi untuk ikut pemilu selanjutnya. Sebelumnya, semua partai harus lolos verifikasi administrasi dan faktual.

Hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang di lima daerah kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ruang lingkup pemeriksaan perlu dibatasi agar masyarakat segera mendapat kepala daerah-wakil kepala daerah definitif.

Kejadian khusus masih mewarnai pemungutan suara ulang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin. Adanya warga yang memilih bukan di TPS sendiri menjadi perhatian dan diselidiki dugaan pelanggarannya.

Pemungutan suara ulang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin digelar di tiga kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. PSU diadakan di 80 TPS dengan 29.056 pemilih.

Pemungutan suara ulang yang diselenggarakan di 16 daerah harus dilaksanakan sesuai dengan putusan MK. Ini penting untuk menghindari munculnya kembali gugatan atas hasil PSU yang diikuti dengan perintah PSU ulang.

Delapan pasang kepala daerah di Sumut dilantik di Medan. Kepala daerah diingatkan, saat ini Sumut darurat korupsi karena rentetan kasus yang tidak pernah habis. Agenda pemberantasan korupsi diminta diprioritaskan.

Pelaksanaan putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah terkendala belum adanya alokasi anggaran dari pemda. Tahapan pemungutan suara ulang pun tidak dapat dimulai.