Seluruh petugas penyelenggara pilkada serentak di Bali, termasuk komisioner KPU, wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan terkait Covid-19. Hal itu diharapkan memberi jaminan terselenggaranya pilkada yang aman dan nyaman.

Setelah kemarin Ketua KPU RI Arief Budiman mengumumkan bahwa ia positif Covid-19. Hari ini, anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi juga mengumumkan bahwa ia juga positif Covid-19. Keduanya menjalani isolasi mandiri.

Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada 2020 masih menjadi persoalan. Badan Pengawas Pemilu pun meminta Komisi Aparatur Sipil Negara segera menjatuhkan sanksi bagi para ASN yang terbukti melanggar. netralitas.

Penerapan protokol kesehatan pencegahan penyakit Covid-19 dalam penyelenggaraan tahapan pilkada di Bali akan diketatkan. KPU penyelenggara pilkada di Bali diminta menghindari munculnya kerumunan massa.

Dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19, tahapan pemilihan kepala daerah dapat dipangkas. Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan mengatur secara internal tahapan itu kemudian berkonsultasi dengan Kemendagri.

Ketua KPU RI Arief Budiman, Jumat sore, mengumumkan bahwa ia positif Covid-19 berdasar uji usap (”swab”). Seluruh pegawai KPU RI menerapkan kebijakan bekerja dari rumah mulai tanggal 18-22 September 2020.

Penyelenggara pemilu, kepolisian, dan gugus tugas Covid-19 di Sulawesi Utara tengah menyusun tata cara penanganan dan penindakan kumpulan massa dalam tahapan Pilkada 2020. Ada sanksi bagi pelanggar.

Perhelatan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 terus memantik kekhawatiran. Kluster penularan Covid-19 dalam proses pemilihan mulai bermunculan. Jumlah petugas dan calon peserta pemilu yang terpapar juga bertambah.

Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu diminta membuka opsi penundaan pilkada. Penundaan pelaksanaan agenda politik lima tahunan itu dapat digunakan untuk memperkuat regulasi sanksi pelanggar protokol kesehatan.

Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 memunculkan kekhawatiran. Hingga kini, ketika proses masih tergolong awal, sedikitnya 243 pelanggaran terjadi akibat tidak dipatuhinya protokol kesehatan.