Waktu bagi KPU untuk pengadaan surat suara dan logistik utama untuk Pemilu 2024 lainnya lebih singkat dibandingkan saat Pemilu 2019. Dengan waktu yang lebih singkat, KPU dituntut memiliki perencanaan yang cermat.

Kewajiban peserta pemilu membuat Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sudah diterapkan di Pemilu 2014 dan 2019 selain di pilkada. Adanya laporan itu dimanfaatkan pemilih untuk mempertimbangkan pilihannya.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengaku sudah cermat memilih frasa dalam unggahannya di media sosial. Ia juga berdalih mengunggah informasi itu sebagai bentuk kontrol publik.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari memastikan proses verifikasi administrasi persyaratan bakal caleg berjalan lancar. Verifikasi ini akan berjalan hingga 23 Juni. KPU akan memberikan kesempatan perbaikan pada 26 Juni-9 Juli.

Menkopolhukkam juga meminta TNI dan Polisi Bersikap Netral

KPU didesak merevisi aturan yang menyebutkan bekas terpidana tak harus melewati masa jeda lima tahun untuk maju dalam kontestasi jika pencabutan hak politik yang dijatuhkan pengadilan kurang dari masa jeda tersebut.

Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menegaskan kesimpulan para pihak untuk perkara uji materi sistem pemilu belum ada dan perkara itu belum dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim.

Masyarakat sipil meminta KPU untuk memastikan aturan pelanggaran bagi parpol selama masa sosialisasi, sebelum masa kampanye pada November 2023. Sebab, masa sosialisasi memberi ruang gerak bagi parpol untuk bermanuver.