Memuat data...

Pemerintah menjanjikan publik bisa mengakses draf RKUHP yang baru pada bulan Juli. Draf itu disosialisasikan pada Juli hingga September untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sebelum diformulasikan ulang.

Memuat data...

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi KPK Hotman Tambunan, yang merupakan salah satu pemohon uji materi, mengatakan, pegawai KPK memiliki dua alasan mencabut permohonan uji materi di MK. Berikut alasannya.

Memuat data...

Sertifikat halal menjadi salah satu syarat sebuah produk diterima di negara tujuan ekspor, khususnya negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Dibutuhkan satu sertifikat halal yang bisa diterima secara global.

Memuat data...

Rapat paripurna yang beragendakan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020 serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Memuat data...

Lonjakan kasus positif Covid-19 juga berdampak pada aktivitas di Istana Kepresidenan. Rapat yang sejak setahun lalu sudah berlangsung secara fisik, kini kembali berlangsung secara daring. Langkah yang bisa ditiru.

Memuat data...

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengaku baru menerima salinan putusan banding jaksa Pinangki pada 21 Juni 2021. Oleh karena itu, mereka belum bisa memutuskan apakah akan mengajukan kasasi atau tidak.

Memuat data...

Kejaksaan didorong mengajukan kasasi atas putusan banding Pinangki. Hukuman 4 tahun penjara untuk Pinangki dinilai terlalu ringan. MA juga perlu memberi perhatian dengan menunjuk hakim-hakim yang obyektif dan kredibel.

Memuat data...

Kedua bekas pimpinan Bank Jateng diduga menyalurkan kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Jateng sehingga merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah.

Memuat data...

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai pedoman teknis merupakan salah satu bentuk reformasi struktural. Tata kelola pengadaan barang dan jasa diyakini lebih cepat, akuntabel, transparan, dan kompetitif.

Memuat data...

Pasal 35 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi menegaskan bahwa negara wajib untuk menjamin adanya hak mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku kejahatan atas kerugian untuk memperoleh kompensasi.