Saya prihatin dan mengecam pelaku yang sangat tidak manusiawi, korban adalah tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19. Komnas HAM wajib menginvestigasi lebih dalam dan membuat rekomendasinya.

Saya pernah berpapasan dengan iring-iringan mobil Presiden Joko Widodo di Kelapa Gading tahun 2019. Konvoi iring-iringan Bapak Presiden sangat santun, tidak ”berisik” dan tidak arogan.

Kita biasa dengan istilah barang ”Ori” dan ”KW” saat jual beli produk. Ori untuk produk asli, KW untuk produk palsu/dipalsukan. Ada juga pemalsuan yang membahayakan kesehatan, bahkan bisa mengancam nyawa manusia.

Perdagangan karbon hanya jual beli di atas kertas, ”pay of performance”, bukan jual beli ada komitmen ada uang. Negara pembeli karbon kredit akan melihat benarkah ada penurunan emisi karbon, baru dibayar.

Disiplin menjalankan protokol kesehatan serta percepatan dan pemerataan vaksinasi menjadi inti strategi jangka panjang agar kita sintas menghadapi pandemi Covid-19 yang masih akan berlangsung lama.

Tampaknya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas lapas hanya terjadi pada kasus narkoba dan kriminal umum, tidak pada warga binaan kasus korupsi. Ini mengusik rasa keadilan karena korupsi memicu kesenjangan.

Kebanyakan korban adalah warga binaan narkotika. Entah berapa yang hanya pengguna, berapa yang pengedar, dan berapa lama lagi mereka di sana? Kebakaran itu seakan vonis yang sesungguhnya.

Berita tentang kasus korupsi di Indonesia barangkali sudah dalam level memuakkan: terus-menerus dan tanpa rasa malu sedikit pun. Lebih ironis lagi, beberapa kasus korupsi itu dilakukan dalam ikatan keluarga.

Saya vaksinasi pertama Juni lalu dan akan menerima vaksin kedua bulan ini. Hingga sekarang sertifikat vaksin saya belum juga keluar. Setiap kali ”scan” QR ”code” untuk masuk pusat perbelanjaan, saya selalu ditolak.