Pengawasan koperasi lemah sejak awal. Terhadap 20 pendiri jarang dilakukan fit and proper test seperti di perbankan, bisa saja hanya dipakai namanya. Kelemahan ini dimanfaatkan para rentenir untuk memutar uang.

Keberhasilan pembangunan fisik, seperti infrastruktur, di ujungnya harus membawa manfaat serta menyejahterakan masyarakat. Tentu dalam hal ini tersirat pula rasa aman pada masyarakat.

Isu SARA mulai muncul dan terjadi polarisasi rakyat Indonesia. Banyak pihak tidak menginginkan Joko Widodo terpilih sehingga berbagai cara dilakukan untuk menjegal dia. Etika berpolitik tidak dijunjung sama sekali.

Masalah DKI Jakarta tidak hanya mengatasi banjir dan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur. Membaca di Kompas (Minggu, 5/2/2023) tentang kemiskinan ekstrem di Jakarta, inilah problematika lain yang tak kalah penting.

Saya jadi nostalgia masa-masa sekolah. Untuk mengerjakan tugas harus ke perpustakaan. Jika sudah mepet, menyalin tugas teman sebelum bel berbunyi. Ke depan, kawan kerja kelompok mungkin bukan lagi manusia, tetapi mesin.

Membangun rumah susun lebih murah dan cepat, tidak perlu lahan baru yang luas. Dengan menggeser permukiman, akan ada jarak aman dengan depot. Jadi, opsi kedua lebih menguntungkan, efisien, murah, lebih cepat.

Hakim pun merupakan bagian dari warga negara yang berkewajiban menjaga ketenteraman bangsa. Seyogianya dengan pikiran jernih, bertumpu pada keadilan, hakim turut berperan serta terhadap keamanan suasana negeri tercinta.

UU No 32/2004 direvisi menjadi UU No 23/2014 dan kewenangan kehutanan banyak ditarik ke pusat. Banyak bupati jadi tidak peduli masalah kehutanan di daerahnya, seperti kebakaran, perambahan, konflik tenurial, dsb.