Memimpin pemerintahan, apalagi dalam sistem demokrasi, selayaknya tak dijalankan dengan cara ”mendayung”, yang memerlukan otot aparatur negara yang besar. Cukup secara ”mengemudi”.

Masa depan demokrasi berkelanjutan kini tak seindah yang pernah dibayangkan banyak kalangan. Sejumlah perkembangan yang terjadi, menghadirkan keadaan tidak kondusif bagi demokrasi berkelanjutan.

Semoga PPKM darurat yang diumumkan Presiden Jokowi tak hanya sekadar istilah. Kedaruratan harus hadir di lapangan pada hari pertama. Jika pesan kedaruratan fisik itu tak nyata, dikhawatirkan situasi akan sama saja.

Simtom godaan rekayasa negara otoriter pernah mampir di Indonesia. Gejalanya, gagasan agar Presiden Joko Widodo dapat dipilih kembali untuk ketiga kalinya.

Tanggung jawab terpenting dari pemimpin negara adalah sebagai “penjaga konstitusi”. Dalam ketidaksempurnaan konstitusi dan kelembagaan yang ada, kepemimpinan kharismatik bisa menutupinya dengan kewibawaan moral.

Kini yang sangat urgen ialah penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan keadilan ekonomi dan sosial, rekonsolidasi demokrasi, akselerasi pemberantasan korupsi, serta penegakan hukum yang adil.

Rakyat tak boleh menyerah dengan kandidat yang disodorkan parpol saja. Perlu berpartisipasi aktif sehingga Pilpres 2024 menghasilkan pimpinan nasional yang mempunyai kompetensi merasakan dan menjiwai keprihatinan rakyat.

Peringatan Hari Lahir Pancasila semestinya tak berhenti sekadar menangkap abunya, tetapi harus bisa menggali apinya. Menghayati visi dan misi negara berdasar Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai ”ideologi kerja".

Bagaimana sikap Presiden Jokowi terhadap keputusan pemberhentian 51 pegawai KPK? Apakah menganggapnya insubordinasi atau tidak? Keputusan pimpinan KPK jelas mencerminkan sikap tak peduli atas oposisi publik.