Pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi perekonomian sejumlah keluarga di Tanah Air. Bagi sejumlah warga di wilayah perkotaan, aktivitas bercocok tanam di rumah membantu keluarga dalam menyediakan sayuran yang sehat.

Kementerian Keuangan menjamin, biaya seleksi calon guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 diambil dari APBN. Hal sama berlaku untuk gaji mereka yang lolos seleksi.

Rekrutmen guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus diikuti dengan peningkatan kualifikasi mereka sebagai pendidik profesional. Kompetensi mereka harus terus ditingkatkan.

Sembari menunggu persetujuan dan arahan dari pemerintah pusat untuk formasi ASN PPPK, surat penugasan bagi guru honorer pun ditetapkan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan para guru.

Guru honorer di Cirebon, Jawa Barat, susah payah mengejar sejahtera. Namun, semuanya tak menghalangi mereka untuk setia dan kreatif mengajar siswa.

Jauh dari sejahtera tak membuat Dede Juhadi (36) patah arang menekuni profesi guru honorer. Ia mencari cara kreatif untuk mengajar dan menyambung hidup di tengah berbagai keterbatasan saat pandemi Covid-19.

Pemanfaatan guru honorer tanpa status sangat merugikan bagi para guru honorer. Tingkat kesejahteraan mereka sangat berbeda kendati banyak guru honorer berprestasi dan sudah bertahun-tahun mengabdi.

Guru honorer yang lolos seleksi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada 2019 tak kunjung ditetapkan sebagai PPPK. Lamanya penetapan ini karena proses rekrutmen tanpa didahului formasi pegawai.

Risiko keselamatan dan kesehatan anak ketika pembelajaran tatap muka dibuka lagi perlu dipertimbangkan, terutama mobilitas mereka menuju atau pulang dari sekolah.

Jika terus dibiarkan, persoalan perekrutan dan penempatan guru non-aparatur sipil negara bisa berdampak kepada kesejahteraan mereka hingga pembelajaran siswa.