logo Kompas.ID

Hukum

Memuat data...

Jaminan atas keamanan data pribadi di internet amat diperlukan mengingat aktivitas daring di Indonesia kian meningkat. Peraturan terkait keamanan data pribadi ini diharapkan menjadi solusinya.

Memuat data...

Perpecahan parpol perlu segera dicari solusinya. Sebab, hal ini dinilai kontradiktif dengan energi besar yang dibutuhkan bangsa untuk bersama-sama mengatasi dampak pandemic Covid-19.

Memuat data...

Dua kubu Partai Demokrat berencana menyambangi Kementerian Hukum dan HAM, Senin. Kubu KLB Demokrat di Deli Serdang akan mendaftarkan hasil KLB. Sementara kubu DPP Demokrat akan menyerahkan bukti kepengurusan yang sah.

Memuat data...

Keinginan Golkar memajukan ketua umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai capres pada Pemilu 2024 akan ditindaklanjuti dengan upaya-upaya sistematis dan terarah untuk mengenalkan Airlangga ke publik.

Memuat data...

Penyidik Kejagung menetapkan BTS dan HH sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang dalam rangkaian penyidikan dugaan korupsi Asabri. Dengan begitu, sudah tiga orang yang disangkakan dengan pencucian uang.

Memuat data...

Polisi terus menyelidiki kasus penyerangan terhadap Rehan Kurnia (17) dan Yudha Pratama (16) pada dini hari di jalan raya Kota Padang, Sumatera Barat. Minimnya saksi mata menyulitkan polisi untuk mencari pelaku.

Memuat data...

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menjalani pemeriksaan perdana pasca jadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel. Ia diperiksa bersama seorang swasta dan Sekdis PU Sulsel.

Memuat data...

Dua perkara kebuntuan hukum status kewarganegaraan asing bupati Sabu Raijua, NTT, No. 133/PHP.BUP/XIX/2021 dan No.134/PHP.BUP/XIX/2021 disidangkan MK pekan depan. Syarat formal dipinggirkan untuk keadilan substantif.

Memuat data...

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menjalani pemeriksaan perdana setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Memuat data...

Biaya pilkada yang mahal dan ketatnya persaingan politik membuat banyak kepala daerah terjerat korupsi. Sebanyak 429 kepala daerah terjerat kasus korupsi sejak 2005 atau sejak pertama kali pilkada langsung dilaksanakan.

Halaman 1