logo Kompas.id
PolitikDPD Dapat Evaluasi Perda

DPD Dapat Evaluasi Perda

JAKARTA KOMPAS Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD memunculkan beberapa hal baru Salah satunya adalah adanya kewenangan Dewan Perwakilan Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah Kewenangan t

· 1 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD memunculkan beberapa hal baru. Salah satunya adalah adanya kewenangan Dewan Perwakilan Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Kewenangan tambahan itu muncul dalam perubahan Pasal 249 Ayat (1) huruf J. Semula, dalam draf yang diperoleh Kompas, kewenangan dan tugas DPD yang termaktub dalam pasal tersebut hanya sampai huruf i.

Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas, Minggu (11/2), menjelaskan, kewenangan DPD untuk memantau dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah (raperda) dan peraturan daerah (perda) ada batasnya. DPD tidak punya kewenangan untuk ikut merancang atau merevisi peraturan daerah. Kewenangan lembaga tersebut hanya terbatas pada memberi rekomendasi revisi jika ada perda yang dirasa perlu diubah.

Editor:
Bagikan
Memuat data..