logo Kompas.id
PolitikKendalikan Politik Identitas

Kendalikan Politik Identitas

JAKARTA KOMPAS &mdash Memenuhi ekspektasi masyarakat yang terus meningkat di bidang ekonomi sosial dan politik menjadi cara yang paling tepat bagi pemerintah untuk mengendalikan munculnya politik identitas Politik identitas tidak bisa diatasi dengan cara represifDi tengah munculnya badai

· 4 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Memenuhi ekspektasi masyarakat yang terus meningkat di bidang ekonomi, sosial, dan politik menjadi cara yang paling tepat bagi pemerintah untuk mengendalikan munculnya politik identitas. Politik identitas tidak bisa diatasi dengan cara represif.Di tengah munculnya badai populisme di beberapa negara Eropa ataupun di Amerika Serikat, konsep itu dinilai belum tepat digunakan untuk menggambarkan kondisi politik Indonesia saat ini. "Pada kasus Eropa dan Amerika Serikat, masuk akal (menyebut) populisme. Ada orang yang marah, anti-elite, antiglobalisasi. Di Indonesia belum. Setidaknya sekarang tidak," kata Guru Besar Ritsumeikan University, Jepang, Takashi Shiraishi saat berbicara dalam Konferensi Internasional "Indonesian Democracy in the Age of Populism" di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (8/11). Menurut Takashi, apakah populisme bisa muncul di Indonesia, hal itu sangat bergantung pada kinerja pemerintah, termasuk dalam hal ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai kisaran 6-6,5 persen per tahun, dia menilai hal itu akan sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sekitar 5,1 persen. Takashi mencatat, negara-negara Eropa, seperti Inggris dan Belanda, serta AS menikmati pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat tahun 1996-2005. Namun, peningkatan itu berkurang pada kurun waktu 2006-2015. Akibat krisis ekonomi Asia tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sejumlah negara Asia lain relatif tidak terlalu tinggi pada 1997-2005. Namun, 10 tahun kedua, yakni 2006-2015, pertumbuhannya lebih tinggi. Dalam kondisi itu, tantangan Indonesia dan negara Asia lain, katanya, adalah apakah pemerintah bisa memenuhi inflasi ekspektasi masyarakat. Di Eropa dan AS, warga yang sudah menikmati perbaikan standar hidup selama 1996-2005 merasa dalam 10 tahun terakhir kinerja pemerintah tidak memenuhi ekspektasi mereka sehingga muncul kemarahan kepada elite. Migran Berdasarkan catatan Kompas, menguatnya gelombang populisme di Eropa juga terjadi sejak ada serbuan lebih dari sejuta migran ilegal ke benua tersebut pada 2015. Para migran ini adalah warga Suriah dan negara-negara Timur Tengah lain serta Afrika yang lari dari negara mereka akibat kemiskinan, peperangan, dan persekusi. Sikap Uni Eropa, khususnya pemimpin Jerman, Kanselir Angela Merkel, yang menerapkan kebijakan "tangan terbuka" bagi pengungsi menimbulkan reaksi keras dari para mitranya di Uni Eropa dan warga Eropa. Kekhawatiran warga Eropa ini berhasil dimanfaatkan partai-partai ekstrem kanan di negara masing-masing yang menjadikan isu anti-imigran, anti-Uni Eropa, dan anti-Muslim sebagai topik kampanye pemilu. Popularitas hampir semua partai ekstrem kanan melonjak di seluruh Eropa. Brexit (keluarnya Inggris dari Uni Eropa), misalnya, merupakan buah dari kekhawatiran rakyat Inggris terhadap serbuan migran dan keinginan untuk berdaulat dari birokrasi Uni Eropa.Partai ekstrem kanan kini menguasai porsi parlemen di enam negara Eropa, yaitu Yunani, Italia, Polandia, Hongaria, Swiss, dan Slowakia. Di Finlandia, Norwegia, dan Lituania, mereka berhasil masuk dalam koalisi pemerintahan. Dalam pemilu 2017 di Austria, Belanda, Perancis, dan Jerman, walaupun partai ekstrem kanan tidak berhasil meraih mayoritas, mereka meraih kursi dalam jumlah signifikan di parlemen. Populisme yang mengusung politik identitas dan antipluralisme menjadi ancaman bagi negara mana pun yang mengusung demokrasi dan hak asasi manusia, termasuk Indonesia.Di Indonesia, ancaman populisme ini bisa datang melalui isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta kesenjangan sosial.Ketua Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia Julian Aldrin Pasha menuturkan, kemunculan politik identitas di Indonesia tidak akan bersifat permanen. Menurut dia, pemerintah tetap harus memegang kendali di tengah munculnya politik identitas. Namun, pemerintah tidak boleh menggunakan cara represif karena hal itu bisa merusak demokrasi Indonesia. "Pengalaman banyak negara, ketika saluran berbicara ditekan, akhirnya itu bisa meledak. Itu terjadi di banyak negara," kata Julian. Mada Sukmajati, pengajar di Universitas Gadjah Mada, mengatakan, partai politik punya peran mengendalikan politik identitas. Ini karena partai berperan memilih orang-orang yang akan dicalonkan dalam satu pemilihan. Partai seharusnya bisa mengendalikan isu-isu yang diusung oleh kandidat dalam pemilihan. (GAL/MYR)

Editor:
Bagikan
Memuat data..