logo Kompas.id
PolitikIroni Partai Politik

Ironi Partai Politik

Kalau saja Indeks Demokrasi Indonesia yang terus memburuk dalam dua tahun ini tidak membuat sadar para politikus barangkali nasib demokrasi akan benar-benar tamat Bunga-bunga demokrasi yang bermekaran pasca-tumbangnya rezim otoritarian Orde Baru kini makin melayu dan mengering Akankah musi

Oleh m subhan sd
· 4 menit baca

Kalau saja Indeks Demokrasi Indonesia yang terus memburuk dalam dua tahun ini tidak membuat sadar para politikus, barangkali nasib demokrasi akan benar-benar tamat. Bunga-bunga demokrasi, yang bermekaran pasca-tumbangnya rezim otoritarian Orde Baru, kini makin melayu dan mengering. Akankah musim panen demokrasi tak sampai dua dekade seperti lazimnya siklus perubahan sosial politik. Ironisnya, indeks memburuknya demokrasi ini terseret buruknya peran partai politik serta peran birokrasi pemerintah daerah. Pekan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Dua tahun ini IDI terus merosot. Pada 2016, IDI mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Skor IDI di Indonesia 70,09. Skor itu turun dibandingkan tahun 2015, yang mencapai 72,82. Dibandingkan tahun 2014 turun lagi karena tahun itu skornya 73,04. Ini tergolong kategori demokrasi "sedang" (skala indeks 60-80). Skor 0-60 berarti "buruk", sementara kategori demokrasi "baik" skornya 80-100. Pada IDI 2016, ada tiga variabel yang turun drastis, yakni peran parpol (6,8 poin) menjadi 52,29, peran birokrasi pemerintah daerah (5,6) menjadi 47,51, serta kebebasan berkumpul dan berserikat (3,86) menjadi 82,79. Dua variabel pertama masuk kategori "buruk", sedangkan variabel kebebasan berkumpul berserikat walaupun turun tetap kategori "baik". IDI ini mengonfirmasi, jangankan memperkokoh demokrasi, untuk memberi kontribusi positif sewajarnya saja terhadap demokrasi parpol tidak bisa. Ironisnya parpol justru menjadi faktor yang merusak demokrasi. Benar kata Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, bahwa semua parpol kita cenderung menua. Para ketuanya rata-rata sudah tua. Sebagian besar berusia di atas 60 tahun. Tokoh-tokoh muda terganjal. Kaderisasi boleh dikata tidak jalan. Parpol makin oligarkis. Malah ada semacam pengultusan tokoh tertentu dengan kader-kader mirip fans club. Padahal sejak era demokrasi langsung, parpol kehilangan pamornya. Ketika pemilihan langsung ditentukan oleh faktor figur, parpol cuma menjadi kendaraan politik. Makanya banyak juga pesohor yang ikut peruntungan nasib di gelanggang politik. Beberapa pemimpin daerah yang terbilang berkibar bukanlah kader inti parpol. Bahkan Presiden Joko Widodo hanyalah "petugas partai" di PDI-P. Namun, justru Jokowi-lah yang mampu mena- rik suara massa hingga menjadi orang nomor satu di Indonesia pada Pilpres 2014. Jokowi menumbangkan tokoh-tokoh kuat parpol. Pada satu sisi, pilkada mampu mengangkat mutiara yang terbenam lumpur sehingga tampak kilaunya. Namun, di sisi lain gara-gara faktor figur tidak sedikit juga politikus yang melakukan pencitraan, memoles wajah supaya merasa layak dipilih. Akibatnya, justru lebih banyak lagi pemimpin karbitan yang memunculkan wajah-wajah palsu (simulakra). Runyamnya, politikus tak kapok-kapok melakukan korupsi. Misalnya saja, dalam tiga operasi tangkap tangan terakhir terhadap pemimpin daerah (Wali Kota Tegal, Bupati Batubara, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin) menjadi bukti rendahnya komitmen kader parpol. Sikap keras parpol untuk mencegah atau menghukum kader busuk pun dipertanyakan. Seharusnya parpol bersikap lebih keras lagi sehingga menimbulkan efek jera atau kader harus berpikir ribuan kali kalau melakukan korupsi karena kerasnya aturan parpol. Anehnya, malah parpol (lewat politikus di DPR) kini mengeroyok KPK. Parpol kita memang penuh ironi. Parpol ibarat tempat sejuk yang menyuburkan watak-watak feodalisme. Padahal parpol adalah institusi politik modern. Inilah anehnya, panggung politik modern justru dibagi-bagi di antara keluarga dan sanak saudara. Kekuasaan politik jadi semacam warisan yang dibagikan untuk istri, anak, atau saudara. Praktik dinasti politik, meskipun sudah cukup lama digugat, tetap saja tumbuh subur. Parpol justru menjadi penyubur dinasti politik. Provinsi Banten (keluarga Atut Chosiyah) atau Provinsi Sulawesi Selatan (keluarga Syahrul Yasin Limpo) kerap jadi contoh dinasti politik. Di dinasti politik, ada suami digantikan istri atau anak melanggengkan kekuasaan orangtua. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko yang ditangkap KPK 16 September lalu akan di- gantikan istrinya, Dewanti Rumpoko, pada Desember nanti. Anak Atut, yaitu Andika Hazrumy, kini menjadi Wakil Gubernur Banten (2017-2022), mengulangi posisi sang ibu pada 2002-2005 sebelum menjadi gubernur. Ironi lain adalah kegaduhan politik akibat manuver parpol atau politikusnya. Mereka justru menjadi pusaran konflik yang terlalu berisik. Pada era penuh hoaks saat ini, banyak politikus bersuara keras yang omongannya kadang bikin telinga pekak. Mereka justru yang kerap memicu konflik, bahkan berkonflik dengan publik yang tak sepaham dengan mereka. Padahal salah satu fungsi parpol adalah pengatur konflik. Inilah ironinya!

Jadilah Bagian dari Jurnalisme Berkualitas Belum selesai baca berita ini? Selesaikan dengan berlangganan konten digital premium Kompas.
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Rp 360.000 /Tahun
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Hemat 40%
POPULER
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Rp 50.000 /Bulan
BERLANGGANAN
atau biarkan Google mengelola langganan Anda untuk paket ini:
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Kompas Digital Premium & Koran
Kompas Digital Premium & Koran
Rp 108.000 /Bulan
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas di Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Pengiriman koran Kompas edisi cetak ke rumah Anda
Memuat data..