logo Kompas.id
PolitikNU-Muhammadiyah Bersatu Jaga Pancasila

NU-Muhammadiyah Bersatu Jaga Pancasila

JAKARTA KOMPAS &mdash Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sepakat bersama-sama menjaga Pancasila UUD 1945 Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI Pernyataan yang sudah kerap disampaikan itu diteguhkan dalam Halaqah Kebangsaan Negara Pancasila dan Khilafah di Jakarta Jumat 195

· 4 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sepakat bersama-sama menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pernyataan yang sudah kerap disampaikan itu diteguhkan dalam Halaqah Kebangsaan: Negara Pancasila dan Khilafah, di Jakarta, Jumat (19/5). Halakah atau forum kebangsaan itu digelar NU dan Muhammadiyah sebagai tindak lanjut pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta para tokoh dan organisasi keagamaan membangun dialog. Halakah sesi pertama digelar di kantor PBNU kemarin dan sesi kedua di kantor PP Muhammadiyah dalam waktu dekat. Halakah ini juga menjadi simbol bersatunya dua organisasi Islam yang memiliki massa terbesar di akar rumput. Hadir dalam halakah, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dengan moderator Wakil Sekjen PBNU Masduki Baidlowi. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dalam pembukaan halakah mengatakan, bersatunya NU dan Muhammadiyah menyelesaikan 65 persen persoalan negara. Angka 65 persen ini bukan hasil survei, melainkan sebuah keyakinan akan besarnya pengaruh persatuan NU dan Muhammadiyah dalam turut membangun bangsa dari berbagai sektor. NU dan Muhammadiyah juga mampu membendung radikalisme dan intoleransi yang terjadi di masyarakat. Artinya, tugas kedua organisasi ini menjadi lebih berat untuk mengatasinya, tetapi terasa ringan karena saling mendukung. "NU dan Muhamadiyah sama-sama mengemban, mewarisi, dan menjaga amanat diniyah (keagamaan) dan amanat wathoniyah (kebangsaan). Amanat diniyah Islam itu diembankan oleh masyayih, kiai, dan ulama kepada kita agar menjaga, merawat, dan mengembangkan dakwah Islam," papar Said. Amanat kebangsaan sudah jelas bahwa Indonesia bukan negara Islam dan negara suku. Islam adalah darussalam atau negara damai. Para syuhada atau pejuang telah mengorbankan nyawa, tenaga, dan pikiran untuk membangun NKRI. "Tugas kita adalah membangun. Jika ada kelompok yang memikirkan akan mengubah NKRI dan dasar negara dengan apa pun harus disikapi dengan tegas karena kita mewarisi amanat," kata Said. Respons global Abdul Mu'ti mengatakan, ideologi dari Timur Tengah mudah masuk ke Indonesia karena Timteng masih dianggap kiblat Islam dunia. Kehadiran NU dan Muhamadiyah pun tak bisa dilepaskan dari para pendiri yang menuntut ilmu di Arab Saudi dan memberi inspirasi untuk membangun Islam di Indonesia. Akan tetapi, inspirasi itu disesuaikan dengan kultur bangsa. Selain itu, secara historis ada kedekatan antara Indonesia dengan Arab, Timteng, dan Pakistan. Ada ikatan emosional Indonesia dengan negara-negara itu sehingga persoalan di Timteng mendapat resonansi di Indonesia. Mu'ti menambahkan, revolusi Iran menumbuhkan optimisme akan kejayaan Islam. Buku-buku literatur dari Timteng, misalnya karya Ali Syariati dan literatur HT serta Ikhwanul Muslimin, hadir di kampus-kampus. Ada idealisme baru karena Indonesia berdasarkan Pancasila ternyata belum adil dan makmur. Indonesia yang adil masih jauh panggang dari api. Indonesia yang tertinggal dari negara lain ini adalah realitas empiris yang membuat gerakan pemimpi kejayaan Islam itu mendapat tempat dan tumbuh luar biasa. "Generasi muda yang dalam proses mencari identitas merasa cocok dan mendapat tempat. NU dan Muhammadiyah dianggap usang," papar Mu'ti. Namun, sikap NU dan Muhammadiyah sudah jelas. Indonesia adalah negara perjanjian para tokoh bangsa dan agama yang rela menempatkan posisi organisasi dan agamanya demi bangsa. Ini tak boleh dipersoalkan lagi. Negara Pancasila adalah bentuk ideal bagi bangsa Indonesia. Sabtu (20/5), Presiden Joko Widodo akan memulai lawatannya ke Arab Saudi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Islam Arab-Amerika Serikat. Presiden diundang hadir di forum itu bersama 55 pemimpin dunia, termasuk Presiden AS Donald Trump. Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengatakan, kehadiran Presiden di forum itu bernilai strategis bagi Indonesia dan bagi dunia. "Kehadiran Presiden di sana sejalan dengan kampanye pemerintah kepada dunia bahwa Indonesia akan terus melawan terorisme," ujarnya. (IVV/NDY)

banner registration
Lanjutkan baca artikel ini dan artikel lainnya dengan daftar akun Kompas.id.
Jadilah Bagian dari Jurnalisme Berkualitas Dapatkan akses tanpa batas ke seluruh artikel premium dengan berlangganan Kompas.id.
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Rp 360.000 /Tahun
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Hemat 40%
POPULER
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Rp 50.000 /Bulan
BERLANGGANAN
atau biarkan Google mengelola langganan Anda untuk paket ini:
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Kompas Digital Premium & Koran
Kompas Digital Premium & Koran
Rp 108.000 /Bulan
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas di Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Pengiriman koran Kompas edisi cetak ke rumah Anda
Editor:
Bagikan
Memuat data..