Awasi Anggaran Pilkada 2020, Inspektorat Kemendagri Diturunkan

Mendagri Tito Karnavian menugaskan Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk mengawasi penggunaan dana Pilkada 2020. Inspektorat juga ditugaskan mengawasi dana yang dibutuhkan penyelenggara pemilu dicairkan oleh pemda.

DIDIE SW

Ilustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 di 270 daerah siap digelar. Anggaran yang dibutuhkan penyelenggara pemilu, misalnya, diklaim sudah disiapkan setiap pemerintah daerah di 270 daerah. Untuk mencegah anggaran pilkada diselewengkan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ditugaskan untuk mengawasi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD seusai bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Jakarta, Jumat (17/1/2020), memastikan, Pilkada 2020 di 270 daerah siap digelar pada September mendatang. Penyelenggaraan pun dipastikan berlangsung aman dan lancar.

Selain pertemuan tersebut, koordinasi untuk membahas persiapan pilkada juga terlihat mulai intensif. Pada Jumat siang, Tito Karnavian tidak hanya menerima kunjungan Mahfud MD di kantornya, tetapi juga Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa yang didampingi Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak. Selain itu, ada pula pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pekan lalu, Tito juga menggelar pertemuan dengan sembilan sekretaris jenderal partai politik yang ada di parlemen. ”Partai politik yang tidak ada di Senayan juga akan saya undang untuk bersilaturahmi dan berdiskusi terkait Pilkada 2020 agar berjalan tertib, aman, dan lancar,” kata Tito.

Baca juga : Tahun 2020, Perkuat Demokrasi Lokal

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (kedua dari kiri) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua dari kanan) seusai berkoordinasi tentang persiapan Pilkada 2020 di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Di tingkat daerah, koordinasi serupa dilakukan. Khofifah Indar Parawansa mengatakan telah berkoordinasi baik dengan kepolisian daerah dan komando daerah militer (kodam) untuk menjamin keamanan penyelenggaraan Pilkada 2020 di 19 daerah di Jatim. Daerah-daerah itu antara lain Kota Surabaya dan Tuban serta Kabupaten Gresik, Lamongan, Banyuwangi, dan Jember.

Peta kerawanan daerah sudah disusun. Salah satu yang masuk peta tersebut adalah Kabupaten Sidoarjo yang saat ini dipimpin pelaksana tugas bupati karena Bupati Saiful Ilah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jatim juga mengundang KPK untuk memberikan materi antikorupsi bagi seluruh calon kepala daerah di 19 daerah yang akan digelar pilkada.

Baca juga : Dinamika Petahana dalam Pilkada

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

Anggaran

Tito melanjutkan, anggaran pilkada di 270 daerah juga telah disepakati. Hal itu ditandai dengan sudah ditandatanganinya naskah perjanjian hibah daerah oleh 270 pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu setempat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sudah mencermati alokasi anggaran pilkada yang ada pada setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi. Adapun untuk tingkat kabupaten/kota, pemerintah provinsi yang bertanggung jawab untuk mengevaluasinya.

Untuk mencegah dana pilkada diselewengkan, Tito mengatakan akan menugaskan Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk mengawasinya.

”Jadi, nanti Inspektorat Jenderal Kemendagri akan saya minta untuk memeriksa dan meyakinkan bahwa anggaran tersebut benar-benar masuk,” ujar Tito.

Baca juga : Anggaran Pilkada 2020 Hampir Mencapai Rp 10 Triliun

KOMPAS/INGKI RINALDI

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, Inspektorat Jenderal Kemendagri bisa menerjunkan tim khusus untuk menginvestigasi jika ada laporan indikasi penyelewengan penggunaan anggaran pilkada. ”Kemendagri ikut mengawasi karena kita pun berkepentingan uang untuk pilkada itu digunakan dengan benar,” ujarnya.

Pengawasan oleh Kemendagri, lanjutnya, termasuk dalam hal pencairan dana pilkada dari pemerintah daerah kepada penyelenggara pemilu. Pengawasan ini penting agar kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu tidak terhambat karena ketiadaan anggaran.

Ia memperkirakan, pencairan akan dilakukan sekitar April hingga Juni 2020.

Baca juga : Revisi UU Pilkada Diajukan, Pilkada Langsung Dievaluasi

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum ini pun berencana mengundang seluruh kepala daerah, sekretaris daerah, jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KPU, dan Bawaslu di 270 daerah yang menggelar pilkada pada Februari mendatang.

”Kami akan mengumpulkan mereka semua untuk memastikan kesiapan organisasi pemerintahan menyelenggarakan pilkada, pengecekan terakhir kami lakukan pada awal Februari 2020,” ujarnya.