Pemerintah Janjikan Percepatan Perizinan

Banyaknya perizinan dinilai menjadi salah satu hambatan bagi investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Pemerintah berjanji akan memangkas 373 jenis izin jadi 176 jenis izin sektor hulu migas tahun ini.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Ilustrasi _ Pompa angguk atau sucker rod pump milik PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu mengambil minyak di sumur Wonocolo, Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (13/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjian percepatan perizinan sektor hulu minyak dan gas bumi. Percepatan ditempuh melalui layanan perizinan satu pintu di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas.

Menurut Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, tak sedikit proyek di hulu migas tertunda lantaran banyaknya perizinan yang harus diurus investor. Perizinan pun tumpang tindih. Dari hasil evaluasi internal, SKK Migas dapat mempercepat sejumlah perizinan. Proses izin yang memerlukan waktu hingga 14 hari akan dipangkas jadi 3 hari.

“Enam bulan ke depan, percepatan perizinan akan kami sempurnakan,” kata Dwi saat memberikan sambutan pada peluncuran layanan satu pintu di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial menyatakan, banyaknya perizinan jadi salah satu hambatan bagi investasi hulu migas di Indonesia. Saat ini ada empat megaproyek hulu migas dengan nilai investasi sekitar 30 miliar dollar AS atau setara Rp 411 triliun.

Keempat proyek itu adalah Indonesia Deepwater Development di Selat Makasar, Jambaran Tiung Biru di Jawa Timur, Tangguh Train 3 di Papua Barat, dan Blok Masela di Maluku.

“Harus ada percepatan. Ibaratnya, izin yang sebelumnya butuh waktu sebulan harus bisa selesai dalam sehari, yang sebelumnya sehari harus selesai dalam sejam,” kata Ego.

Hambatan investasi

Data Kementerian ESDM, sepanjang 2019 ada 186 perizinan yang dicabut karena dianggap menghambat investasi. Jumlah perizinan yang ditangani Kementerian ESDM terdiri dari 56 izin sektor migas, 96 izin sektor pertambangan, 20 izin sektor ketenagalistrikan, dan 14 izin di sektor energi terbarukan.

Baca juga: Bola di Tangan Presiden

Dalam rapat umum tahunan Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA), Wakil Presiden IPA Ronald Gunawan menyatakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal penyederhanaan birokrasi dan pemangkasan perizinan menunjukkan sinyal positif. Ia berharap perbaikan terus dilakukan. Dengan nilai investasi mencapai triliunan rupiah, kepastian kebijakan sangat dibutuhkan investor. “Kepastian hukum dan kestabilan kontrak akan meningkatkan kepercayaan investor,” ujarnya.

KOMPAS/ARIS PRASETYO

Suasana stan pameran milik Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Konvensi dan Pameran Asosiasi Perminyakan Indonesia ke-43, Rabu (4/9/2019), di Jakarta.

Situasi hulu migas Indonesia kurang menggembirakan. Target investasi mencapai 13,4 miliar dollar AS pada tahun 2019, tetapi realisasinya 12,5 miliar dollar AS. Selain itu, realisasi produksi siap jual (lifting) minyak sebesar 745.000 barel per hari dan gas bumi 1,06 juta barel setara minyak per hari juga di bawah target.

Terkait produksi migas di dalam negeri yang merosot, menurut Dwi, hal itu sulit dihindari. Upaya yang bisa ditempuh saat ini adalah bagaimana tingkat penurunan produksi tidak semakin besar. Pemerintah berupaya mencari sumber cadangan baru.

Data SKK Migas, pada 2019 ditemukan sumber migas baru dari 16 proyek di seluruh Indonesia dengan cadangan baru minyak 384 juta barel dan gas bumi 4,54 triliun kaki kubik. Temuan terbesar ada di Blok Sakakemang di Sumatera Selatan.

Baca juga: Indonesia Gaet Uni Emirat Arab