Kemitraan Ekonomi Indonesia-Korsel Ditargetkan Rampung April 2020
Korea Selatan menargetkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Korea (IK-CEPA) rampung pada April 2020. Komunitas bisnis diharapkan dapat segera merasakan buah manis IK-CEPA.
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Korea Selatan menargetkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Korea (IK-CEPA) rampung pada April 2020. Komunitas bisnis diharapkan dapat segera merasakan buah manis IK-CEPA.
Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Kim Chang-beom mengatakan, secara garis besar, Indonesia dan Korsel telah menyepakati IK-CEPA seiring dengan penandatanganan pada 25 November 2019, disaksikan Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Republik Korea Moon Jae-in. Selanjutnya, kesepakatan tersebut didetailkan di tingkat teknis.
”Semoga Kementerian Perdagangan kedua negara segera menyelesaikan kajian hukum. Kami berencana untuk menandatangani pada April 2020,” kata Kim dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Ia melanjutkan, setelah penandatanganan kesepakatan, IK-CEPA akan dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat negara masing-masing untuk segera diratifikasi. Proses ratifikasi ditargetkan selesai pada 2020. Dengan demikian, komunitas bisnis Indonesia dan Korsel dapat segera menikmati manfaat IK-CEPA mulai 2021.
IK-CEPA terbagi dalam enam kelompok kerja, antara lain mengenai perdagangan barang dan jasa, investasi, prosedur kepabeanan, dan fasilitas perdagangan. Pada 2018, total nilai perdagangan Indonesia-Korsel sekitar 18,6 miliar dollar AS. IK-CEPA diharapkan dapat meningkatkan jumlah itu hingga 30 miliar dollar AS pada 2022.
IK-CEPA menjadi bagian dari upaya Korsel dalam meningkatkan hubungan dengan Indonesia. Pada 2020, ada tiga poin utama yang menjadi bagian dari kebijakan politik luar negeri Korsel terhadap Indonesia, yakni meningkatkan konektivitas, mengakselerasi kemitraan ekonomi, dan mengolaborasikan pembentukan agenda kawasan dan global.
”Kedua presiden telah mendeklarasikan kemitraan strategis khusus antara Indonesia dan Korsel sejak November 2017. Pada tahun ini, kami akan mulai meningkatkan hubungan menjadi kemitraan strategis khusus 2.0 sehingga kemitraan menjadi lebih dalam dan luas,” tuturnya.
Upaya konkret lain dalam meningkatkan hubungan bilateral adalah meningkatkan investasi langsung di Indonesia yang sempat turun akibat Pemilu Presiden 2019. Seoul juga akan memberikan pelatihan dan pendidikan vokasi melalui sejumlah perguruan tinggi Indonesia serta berkolaborasi dengan Indonesia dalam kemitraan MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korsel, Turki, dan Australia) serta P4G (Bermitra untuk Pertumbuhan Hijau dan Tujuan Global 2030).
Korsel juga akan terlibat dalam kerja sama teknis untuk membangun ibu kota baru Indonesia berdasarkan prinsip hijau, cerdas, inklusif, dan berkelanjutan di Kalimantan. Seoul juga akan membuka kantor konsulat di Bali dan mempermudah visa karena meningkatnya kunjungan warga di antara kedua negara. Adapun kedua negara juga tengah memperdalam kerja sama di bidang pertahanan melalui proyek pengembangan pesawat jet tempur.
Bahas RCEP
Duta Besar Kim mengatakan, terkait Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), Korsel berharap agar India tetap masuk dalam kesepakatan tersebut. Dari 16 negara yang bernegosiasi, India adalah satu-satunya negara yang belum ikut menandatangani RCEP.
RCEP adalah perjanjian dagang 16 negara yang diluncurkan pada 2012. Negara yang terlibat dalam pembahasan adalah anggota ASEAN, China, Australia, Selandia Baru, India, Korea Selatan, dan Jepang. RCEP akan mengatur perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik, mempererat hubungan ekonomi, meningkatkan perdagangan dan investasi, serta mengurangi kesenjangan pembangunan.
Pada awal November 2019, sebanyak 10 negara ASEAN dan lima negara mitra (Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru) menyepakati kesepakatan atas 20 bab pokok-pokok pengaturan RCEP. India menyatakan menarik diri dari RCEP. Alasannya, kesepakatan itu dapat mengakibatkan banjir impor yang lebih kompetitif dari negara-negara seperti China.
”Kami menantikan India setuju dalam tahap akhir perundingan RCEP pada November 2020, dan selama itu kami akan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN. Pekan lalu, Deputi Kementerian Perdagangan Korsel berkunjung ke Jakarta serta bertemu dengan pemimpin negosiasi RCEP dari Kementerian Perdagangan Indonesia dan Sekjen ASEAN,” kata Kim.
Dalam kuliah umum di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu mengatakan, Jepang tengah melanjutkan upaya diplomasi untuk mewujudkan RCEP yang diikuti 16 negara anggota, termasuk India. ”Perdagangan bebas sangat penting bagi perkembangan ekonomi ASEAN, penyelesaian RCEP sangat penting,” ucapnya.