Konsep Trisakti yang digagas Bung Karno diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi, politik, dan kebudayaan dalam lima tahun ke depan.
Oleh
Laksana Agung Saputra/Agnes Theodora Wolkh Wagunu/Kurnia Yunita Rahayu
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS— Presiden Joko Widodo menekankan kembali konsep Trisakti yang digagas Bung Karno sebagai orientasi kebijakan pembangunan pemerintah selama lima tahun ke depan. Dalam hal ekonomi misalnya, pemerintah akan berdikari sehingga tidak mudah ditekan oleh negara mana pun. Salah satunya dengan memacu industrialisasi berbagai bahan baku yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah.
Hal itu disampaikan Presiden dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Acara yang sekaligus merupakan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-47 PDI-P itu mengangkat tema ”Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional”.
Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Hadir pula beberapa mantan wakil presiden, yaitu Try Sutrisno, Jusuf Kalla, dan Boediono; sejumlah ketua umum partai; Ketua DPR Puan Maharani; Ketua MPR Bambang Soesatyo; dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Itu yang diajarkan Bung Karno.
Dalam hal politik, menurut Presiden, Indonesia harus berdaulat. Adapun di bidang kebudayaan, Indonesia mesti berkepribadian. ”Itu yang diajarkan Bung Karno,” kata Presiden.
Terkait PDI-P, Presiden Jokowi menyatakan bahwa partai berlambang kepala banteng itu telah memasuki fase transformasi menjadi partai massa yang sangat solid, berideologi Pancasila, dan juga sebagai partai pelopor.
Pencalonan
Sementara itu, pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution selaku putra dan menantu Presiden Jokowi di Pilkada Kota Solo dan Medan belum diputuskan Dewan Pimpinan Pusat PDI-P. Pencalonan keduanya masih menjadi polemik di internal partai.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Bidang Pemenangan Pemilihan Umum Bambang Wuryanto mengatakan, pencalonan Gibran dan Bobby merupakan kasus khusus yang berdampak pada kepentingan politik di tingkat nasional. Pencalonan mereka diputuskan oleh Megawati.
Hingga kini, menurut Bambang, Megawati belum mengambil keputusan. ”Kami juga tidak berani mengambil keputusan terburu- buru. Pasti akan dibahas dulu dalam rapat-rapat. Tidak berani ugal-ugalan. Bu Mega bukan hanya menimbang kaitannya dengan kepentingan politik nasional, tetapi juga keutuhan partai,” katanya.
Awalnya, PDI-P hendak mengumumkan 44 rekomendasi pencalonan untuk Pilkada 2020 pada forum rakernas, 10-12 Januari 2020. Namun, pengumuman ini batal dilakukan.