Sebanyak tujuh Staf Khusus Presiden yang terdiri dari kalangan muda mendapatkan anggaran Rp 750 juta per orang untuk menjalankan tugasnya selama tahun anggaran 2020.
Oleh
FX Laksana Agung Saputra
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak tujuh Staf Khusus Presiden dari kalangan muda mendapatkan anggaran Rp 750 juta setiap orang untuk menjalankan tugasnya selama 2020. Guna memastikan administrasinya sesuai ketentuan penganggaran di pemerintahan, mereka akan didampingi tim dari Sekretariat Kabinet.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung secara simbolis memberikan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kepada pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet di Jakarta, Rabu (08/01/2019), termasuk di antaranya staf khusus presiden dari kalangan muda yang berjumlah tujuh orang.
Setelah penyerahan simbolis, Pramono secara khusus memberikan pengarahan dan berbagi pengalaman pengelolaan anggaran negara kepada tujuh staf khusus tersebut. Staf khusus tersebut adalah anak-anak muda, berumur 23-36 tahun, berlatar belakang bisnis dan kewirausahaan sosial.
Pramono Anung secara khusus memberikan pengarahan dan berbagi pengalaman pengelolaan anggaran negara kepada tujuh staf khusus tersebut.
Mereka adalah Putri Indahsari Tanjung (CEO Creativepreneur Event Creator dan CBO Kreavi), Ayu Kartika Dewi (pendiri dan mentor SabangMerauke), Angkie Yudistia (pendiri ThisAble Enterprise), Adamas Belva Syah Devara (pendiri sekaligus CEO Ruang Guru), Andi Taufan Garuda Putra (CEO PT Amartha), Gracia Billy Mambrasar (CEO Kitong Bisa), dan Aminuddin Ma\'ruf (Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia periode 2014-2016).
Pesan Pramono
Menjawab pertanyaan wartawan seusai rapat, Pramono menyatakan, penugasan untuk para staf khusus Presiden itu datang langsung dari Presiden. Adapun untuk urusan administrasi, termasuk alokasi anggarannya, berada di bawah Sekretariat Kabinet.
Untuk itu, kepada para staf khusus milenial tersebut Pramono berpesan untuk mengelola anggaran negara secara akuntabel berdasarkan mekanisme penganggaran di pemerintahan. Hal ini penting ditekankan di awal tahun anggaran karena mengelola anggaran negara adalah pengalaman baru bagi anak-anak muda itu.
”Saya benar-benar ingin menjaga agar para staf khusus ini, kan, dulu ketika di luar sistem pemerintahan, hal yang berkaitan dengan penggunaan anggaran itu enggak ada aturan mainnya. Begitu dia masuk ke dalam sistem pemerintahan, maka penggunaan anggaran itu diatur dalam ketentuan yang ada. Maka itulah yang kami jaga dan kami dorong. Jangan sampai mereka kemudian punya persoalan, masalah, karena ketidaktahuan dengan administrasi,” kata Pramono.
Pramono juga menyatakan, pihaknya mendorong dan membantu para staf khusus untuk berimprovisasi dan mengembangkan diri. Sekretaris Kabinet secara administrasi akan mendukung penuh.
Secara terpisah, Aminuddin menyatakan, tim dari Sekretariat Kabinet yang sudah berpengalaman mengelola anggaran negara akan membantu administrasi anggaran untuk staf khusus milenial. Untuk itu, para staf tidak merasa khawatir akan terjadi persoalan administrasi di kemudian hari.
”Penekanan Mas Pram adalah bagaimana anggaran yang dikelola, meski tidak banyak, harus sesuai ketentuan agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Karena bagaimanapun, kami yang muda-muda ini belum punya pengalaman pengelolaan anggaran negara. Mas Pram sebagai senior mengedukasi bahwa sekecil apa pun anggaran negara, pertanggungjawabannya ke negara harus akuntabel,” kata Aminuddin.
Staf khusus milenial, kata Aminuddin, mendapat anggaran Rp 750 juta per orang untuk 2020. Anggaran tersebut akan dimaksimalkan Aminuddin untuk menunjang tugas yang diberikan oleh Presiden kepada dia, yakni berkomunikasi ke pesantren-pesantren.
”Tugas saya adalah mengonsolidasikan pesantren di daerah-daerah, menyampaikan maksud Presiden dan sebagainya, serta memberikan gambaran tentang peluang dan dan tantangan pondok pesantren ke depan. Saya juga akan menyapa teman-teman mahasiswa,” kata Aminuddin.
Ayu Kartika Dewi menyatakan, sebagaimana disampaikan Pramono Anung dalam rapat, staf khusus presiden akan didampingi oleh staf-staf dari birokrasi yang sudah paham betul tentang proses administrasi keuangan. Staf tersebut sudah terlibat sejak awal penyusunan anggaran.
Dan mereka juga tidak ragu-ragu memberikan pandangan tentang mana yang boleh atau tidak boleh secara aturan.
”Dan mereka juga tidak ragu-ragu memberikan pandangan tentang mana yang boleh atau tidak boleh secara aturan,” kata Ayu.
Ayu memiliki enam topik prioritas tahun ini. Topik itu mencakup urban planning termasuk ibu kota negara, perempuan, lingkungan hidup termasuk isu perubahan iklim, plastik, energi terbarukan, pendidikan perdamaian dan pendidikan karakter, pengarusutamaan Pancasila, serta kesehatan.
”Dalam semua topik ini, saya dan tim akan banyak diskusi dengan para ahli dan organisasi atau komunitas terkait untuk menimba ilmu dan mengumpulkan wawasan. Kami akan mengumpulkan rekomendasi dan menyampaikan ide-ide ini ke Presiden,” kata Ayu.