Seperti tahun lalu, pengurus cabang belum juga menyelesaikan laporan pertanggungjawaban anggaran pelatnas 2019. Hal ini membuat anggaran pelatnas 2020 terancam terlambat disalurkan.
Oleh
ADRIAN FAJRIANSYAH
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Masalah klasik penyaluran bantuan anggaran pelatnas terulang. Kementerian Pemuda dan Olahraga belum bisa bergerak cepat menyalurkan anggaran karena sebagian besar pengurus induk cabang olahraga belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pelatnas 2019 dan proposal 2020.
Kemenpora pun berkomitmen untuk lebih proaktif agar anggaran bisa segera disalurkan pada Januari/Februari ini. Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto dari Jakarta, Kamis (2/1/2020), mengatakan, pihaknya berusaha agar semua urusan terkait penyaluran anggaran pelatnas itu tuntas pada 5 Januari.
Mereka sudah membereskan semua laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Kemenpora sejak Selasa (31/12/2019). Menpora Zainudin Amali juga sudah menandatangani Pertaturan Menteri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemenpora, Selasa malam.
Perangkat satuan kerja Kemenpora pun merevisi petunjuk teknis terkait penyaluran anggaran bantuan. Selain itu, kuasa pengguna anggaran (KPA) perangkat satuan kerja telah menunjuk pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara pengeluaran pembantu (BPP). ”Kalau di dalam, kami sudah menjalakan program sesuai target,” ujarnya.
Namun, mereka dihadapkan dengan pengurus cabang yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 2019. Melalui Kepala Bidang Olahraga Prestasi Internasional sekaligus PPK di Deputi IV Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Yayan Rubaeni, Kemenpora meminta cabang menyerahkan laporan pertanggungjawaban paling lambat 31 Desember 2019.
Nyatanya, pada Kamis (2/1), baru 30 persen cabang yang menyelsaikan laporan pertanggungjawaban. Delapan cabang yang sudah menyerahkan laporan lengkap ialah PB IODI (dansa), PB POBSI (biliar), PB Persani (senam), PB KBI (kick boxing), PB Jujitsu, PB Porlasi (layar), dan PB FISI (ice skating).
Delapan cabang menyerahkan laporan meski belum lengkap, yakni PB Persambi (sambo), PB MI (muaythai), PB Ferkushi (kurash), PB PRUI (rugbi), PB FOPI (petanque), PB PSOI (selancar), PB Pordasi (berkuda), dan PB PBSI (bulu tangkis). Adapun 33 cabang lain belum menyerahkan laporan.
Lima cabang sudah menyerahkan proposal anggaran pelatnas 2020, yakni PB PABBSI (angkat besi), PB Perpani (panahan), PB PBSI (bulu tangkis), PB PASI (atletik), dan PB ISSI (sepeda). ”Kami belum bisa menyalurkan anggaran pelatnas 2020 kalau pertanggungjawaban pelatnas 2019 belum tuntas,” kata Gatot.
Lambatnya proses pertanggungjawaban anggaran pelatnas itu mengulang kondisi yang terjadi awal 2019. Saat itu mayoritas cabang juga belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 2018.
Keterlambatan itu menunda kesepakatan penyaluran anggaran pelatnas 2019. Beberapa cabang baru menerima anggaran pada pertengahan tahun, ada pula yang baru menerimanya tiga bulan sebelum SEA Games 2019 Filipina.
Menurut Gatot, pihaknya tidak mau menyalahkan cabang dan berusaha lebih proaktif agar semua cabang segera menyerahkan pertanggungjawabannya.
Kegiatan padat
Beberapa cabang berdalih lambatnya laporan pertanggungjawaban 2019 karena padatnya kegiatan 2019 yang berlangsung hingga akhir tahun. Mereka pun baru bisa menyusun laporan menjelang pergantian tahun dan akan melaporkan di awal 2020.
Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PB PRSI Wisnu Wardhana menuturkan, kegiatan utama tahun 2019, yakni SEA Games 2019, baru tuntas pada 12 Desember. PRSI kemudian menggelar Kejuaraan Akuatik Indonesia Terbuka 13-17 Desember 2019.
”Kami belum bisa langsung menyelesaikan laporan itu pada akhir tahun,” ujarnya. Namun, Wisnu mengatakan, laporan PRSI segera tuntas dalam waktu dekat.
Mereka pun telah menyiapkan proposal anggaran pelatnas 2020. Kedua berkas itu akan diserahkan pekan depan. ”Kami membuat kedua laporan dengan hati-hati agar lebih matang. Kalau langsung kirim, tetapi belum matang, kami khawatir berkasnya dikembalikan. Kerjanya justru berulang-ulang,” katanya.
Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PB ISSI Budi Saputra mengutarakan, pihaknya telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pelatnas 2019 dan proposal pelatnas 2020. Kedua berkas diselesaikan dengan cepat karena mereka memiliki petugas khusus yang mengurus administrasi dan keuangan.
Petugas khusus itu mengumpulkan semua berkas kuitansi penggunaan anggaran pelatnas 2019 secara bertahap sejak anggaran diterima Juni 2019. Mendekati akhir tahun, mereka bisa langsung menyusun laporan pertanggungjawaban. Seiring itu, mereka juga segera menyusun proposal usulan anggaran tahun berikutnya.
Namun, berdasarkan data Kemenpora, PB ISSI belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban, tetapi sudah menyerahkan proposalnya.
”Kami harus segera mendapatkan anggaran pelatnas 2020. Pelatnas tidak boleh berhenti. Pasalnya, dua nomor perlombaan, yakni BMX dan track, sedang berjuang mengikuti kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020 yang berlangsung tanpa putus dari tahun lalu dan sejak awal tahun ini. Kalau pelatnas terhenti, persiapan tidak maksimal,” kata Budi.