Resolusi Tahun Baru

Sambut tahun baru, bersukacita sah-sah saja. Namun, ini saat yang tepat juga untuk menentukan resolusi agar makin baik di tahun mendatang. Untuk kota, peningkatan layanan publik bisa jadi salah satu resolusi pemerintah.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Sebagian trotoar yang telah tertata di Jalan Prof dr Satrio, Casablanca, Jakarta Selatan, dimanfaatkan sebagai lahan parkir, Jumat (27/12/2019). Penataan trotoar yang tidak diikuti penindakan terhadap penyalah guna fungsi fasilitas umum itu akan mengganggu kepentingan pejalan kaki.

Pergantian tahun tinggal beberapa hari lagi. Banyak pihak menggunakan kesempatan ini untuk melihat  apa saja yang telah dikerjakan sepanjang 12 bulan ke belakang. Sudah sesuai target atau keinginankah hasil yang dicapai. Melihat pencapaian juga ketidaktercapaian itu, lantas diikuti perencanaan untuk satu tahun ke depan yang diharapkan berjalan lebih positif.

Seperti biasa, banyak pihak ikut-ikutan tren menetapkan resolusi bagi dirinya di tahun yang baru. Tentu semua yang serba baik. Mau lebih sehat, turun berat badan, lulus kuliah, target baru terkait karier yang ingin dicapai, atau semoga segera dapat jodoh.

Dalam skala negara dan daerah, hal serupa sedikit banyak juga dilakukan. Ini antara lain tecermin dalam rencana pembangunan dan pengalokasian anggaran yang selalu berakhir di ujung tahun, lalu diikuti berlakunya anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah (APBN/APBD) baru yang berlaku setiap awal tahun. Apa yang kurang berhasil di tahun lalu, coba diperbaiki di 2020.

Program-program prioritas mendapatkan alokasi dana yang lebih besar atau sesuai dengan kebutuhannya. Program prioritas ini seharusnya yang paling dibutuhkan masyarakat secara luas, mulai terkait percepatan di bidang ekonomi, pembangunan transportasi publik, jaminan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur kota lainnya yang berkait dengan upaya menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan warga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta percaya diri dengan APBD 2020 senilai Rp 87,9 triliun. Anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum atau infrastruktur tetap menjadi bagian terbesar yang menunjukkan prioritas DKI setahun mendatang.

Namun, secara detail, menggantung pertanyaan publik terkait anggaran untuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP yang masih senilai Rp 19,8 miliar meski anggotanya menyusut dari 67 orang di 2019 menjadi 50 orang di 2020. Juga, seberapa bermanfaat alokasi dana besar untuk perhelatan Formula E nanti bagi kepentingan publik.

Baca juga : Satu Dekade Perubahan, Segudang Pekerjaan Menanti di Depan

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Retakan pada penyangga Jembatan Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan, Senin (9/12/2019). Retakan ini belum ditangani setelah dicek tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dari daerah tetangga, sesuai informasi yang diperoleh dari situs resmi pemerintah setempat, Pemerintah Kota Bogor bangga karena sejak awal telah mengunggah proses pembuatan APBD 2020-nya secara daring dan bisa diakses publik kapan pun. Total Rp 2,5 triliun APBD Kota Bogor telah disahkan.

APBD Kota Tangerang Selatan Rp 3,9 triliun dengan 72 persennya diklaim untuk kepentingan publik dan sisanya untuk belanja pegawai atau operasionalisasi pemerintah kota di tahun depan. Sementara Kota Depok menganggarkan Rp 2,9 triliun berlaku per Januari 2020.

Kota Tangerang tercatat memiliki APBD 2020 senilai Rp 5,1 triliun, Kabupaten Tangerang Rp 5,7 triliun, Kota Bekasi mencapai Rp 5,8 triliun, dan Kabupaten Bekasi Rp 6,35 triliun.

Predikat sebagai kawasan industri memengaruhi tingkat ekonomi ketiga daerah ini, tetapi tentunya tuntutan pekerjaan rumah pembangunan di segala lini pun lebih besar di sini. Seperti halnya Kota Bogor dan Tangsel, Kota Bekasi dan Kota Tangerang menegaskan alokasi anggaran terbesar tetap demi kepentingan publik daripada untuk operasionalisasi keseharian pemerintah.

Sejauh mana janji-janji pemerintah daerah di Jabodetabek itu terlaksana hanya akan terjawab dari realisasi pembangunan di 2020. Bagi publik, sebenarnya cukup mudah mengetahui pemerintah telah bekerja sebagaimana mestinya sebagai pelayan warga atau tidak, yaitu dari hal-hal yang bisa dirasakan langsung di lapangan.

Di Tangsel, warga setempat sudah pening terhadap kemacetan tak berkesudahan di seputar Stasiun Rawa Buntu. Apakah tak mungkin menata arus angkutan umum, parkir kendaraan penjemput dan pengantar penumpang kereta, hingga truk-truk besar pengangkut tanah dari lahan-lahan proyek yang masih suka berhenti di sana. Truk-truk itu parkir menunggu waktu sesuai aturan berlaku untuk boleh kembali melenggang di jalanan, terutama menembus ke Kota Tangerang.

Di Jakarta, kelanjutan penataan trotoar yang aman, nyaman, serta ketegasan pemerintah menatanya sebagai ruang publik adalah salah satu program yang ditunggu masyarakat. Tentu tak masalah jika di trotoar lebar ada ruang bagi pedagang kaki lima atau tempat untuk fungsi lain yang bermanfaat bagi warga.

Akan tetapi, pastinya tidak bisa jika fungsi lain itu justru menutupi peran utama trotoar untuk pejalan kaki dan infrastruktur yang menyambungkan perkantoran, perumahan, pasar, sekolah, ke tempat pemberhentian angkutan publik.

Di Bekasi, masalah kenyamanan dan keselamatan warga turut menjadi pertanyaan. Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat di sana, seperti kehadiran Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek dan proyek kereta api ringan (LRT) Jabodebek, isu pelintasan sebidang masih belum tertangani.

Terakhir, Daihatsu Sigra B 1778 FZI yang menerobos palang pelintasan  kereta api di Kampung Utan, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Sabtu (21/12/2019) pukul 22.19. Tujuh penumpang, termasuk sopir mobil, tewas saat KA Argo Parahyangan menabrak Sigra dan menyeretnya sejauh 30 meter.

Diharapkan, nantinya, proyek terowongan atau jembatan layang untuk mengatasi pelintasan sebidang makin digencarkan untuk menghindari kecelakaan serupa yang juga banyak terjadi di pelintasan sebidang di seantero Jabodetabek.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Spanduk pemberitahuan pelaksanaan proyek pembangunan jalan layang IISIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019). Pembangunan jalan layang di atas pelintasan sebidang ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, baik kereta api maupun pengguna jalan.

Sesuai data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), perkembangan terbaru hingga tahun ini menunjukkan hampir 100 juta perjalanan terjadi setiap hari di Jabodetabek.

Untuk itu, ketersediaan infrastruktur mendasar, seperti trotoar, pelintasan sebidang, juga penataan angkutan umum, penting untuk membantu memastikan setiap orang bisa bermobilitas aman sehari-hari. Sebuah resolusi tahun baru yang cukup penting dilakukan oleh setiap pemerintah kota.

Baca juga : Membaca Kebijakan di Anggaran DKI

Baca juga : Sembuhkan Luka Politik Identitas