Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 43 persen bahan pangan olahan tidak laik edar dan membahayakan kesehatan. Masyarakat diimbau lebih cermat sebelum membeli.
JAKARTA, KOMPAS — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan telah mengecek 2.664 distributor, ritel, importir, supermarket, hingga grosir di banyak daerah. Ditemukan peredaran bahan pangan olahan tidak laik edar di 1.152 lokasi. ”Sebagian besar temuan berupa produk ilegal sebesar 57 persen, produk kedaluwarsa 43 persen, dan kondisi rusak 6 persen,” katanya.
Penny mengingatkan masyarakat untuk cermat dalam berbelanja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti waktu kedaluwarsa, kemasan, label, dan izin edar. ”Masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas dan laporkan ke BPOM jika menemukan bahan yang tidak aman bagi kesehatan,” ujarnya.
Penny juga mengimbau para pelaku usaha untuk menepati aturan sebelum mendistribusikan atau menjual makanan ke masyarakat. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyebut kerap maraknya peredaran pangan olahan tak laik menjelang akhir tahun.
Pedagang memanfaatkan tingginya permintaan masyarakat. Dari penelitian YLKI, makanan olahan yang biasanya diberi diskon pada akhir tahun rata-rata sudah mendekati kedaluwarsa. Kualitasnya dinilai menurun.
Di Surabaya, Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan terus mengecek stok dan harga barang sejak akhir November hingga pekan depan. Pengecekan itu untuk mengantisipasi penimbunan bahan kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan harga menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru.
Sejauh ini, stok bahan pokok aman. Apabila ditemukan pelangggaran, aparat kepolisian akan menindak.
Pasokan gas
Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, bekerja sama dengan PT Pertamina menyiapkan 1,2 juta tabung elpiji bersubsidi 3 kilogram. Sejumlah pangkalan siaga tetap beroperasi pada hari libur Natal dan Tahun Baru untuk melayani kebutuhan masyarakat.
”Kami masih melihat situasi dan kondisi di lapangan. Jika dirasa masih kurang, akan ditambahkan elpiji fakultatif, sebanyak 3-4 persen dari kuota yang sudah ada,” kata Koordinator Wilayah Banyumas Elpiji 3 Kilogram Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Banyumas Jati Wibowo, di Purwokerto.