Kaum milenial punya peranan untuk ikut serta menjadikan Hari Ibu sebagai momentum memotivasi perempuan Indonesia. Sebab, peringatan Hari Ibu tak sebatas perayaan satu hari terhadap ibu di ranah domestik.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·4 menit baca
SEMARANG, KOMPAS — Kaum milenial punya peranan untuk ikut serta menjadikan Hari Ibu sebagai momentum memotivasi perempuan Indonesia. Peringatan Hari Ibu tak sebatas perayaan satu hari terhadap ibu pada ranah domestik, tetapi juga memuat semangat perjuangan di dalamnya.
Hal itu mengemuka pada Ekshibisi Karya Perempuan Se-Indonesia di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2019). Acara tersebut merupakan rangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke-91, yang gelaran puncaknya bakal dihelat di tempat yang sama, Minggu, 22 Desember.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Darmawanti mengatakan, selama ini memang kerap terdengar bahwa Hari Ibu ialah peringatan satu hari untuk ibu. Persepsi seperti itu terutama dari anak-anak muda atau kaum milenial.
Padahal, menurut Bintang, PHI menjadi momen bagi perempuan-perempuan Indonesia untuk saling menginspirasi. ”Maknanya bukan hari untuk ibu, tetapi momentum agar perempuan Indonesia terus maju, langkah demi langkah. Ini diawali Kongres Perempuan I pada 1928,” ujarnya.
Selama ini, lanjut Bintang, masih banyak perempuan yang belum memiliki mimpi untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman bahwa perempuan Indonesia berhak memiliki mimpi serta mewujudkan mimpi-mimpi mereka.
Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu menuturkan, perempuan memiliki sumber daya sehingga harus diberi kesempatan seluas-luasnya di semua bidang. Tidak boleh ada lagi pembatasan ruang gerak karena perempuan tidak hanya menjalankan peran di ruang domestik.
”Hal tersebut perlu terus dipahami kaum milenial. Kita tidak boleh menghilangkan sejarah. Saya pikir, ruang-ruang untuk mendiskusikan ini, membangun kesejarahan, perlu terus dibuka. Kaum milenial tidak boleh melupakan sejarah,” tutur Azriana.
Prioritas
Adapun sejumlah prioritas Kementerian PPPA berupa peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, serta penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, juga penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak.
Bintang menuturkan, pada PHI Ke-91, dengan tema ”Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”, perempuan-perempuan di pelosok Tanah Air didorong untuk terus berdaya. ”Apabila sudah seperti itu, kami harap akan menggelinding seperti bola salju, yakni berpengaruh bagi sekelilingnya,” ucapnya.
Menurut data Kementerian PPPA, dalam 20 tahun terakhir, tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung stagnan, yakni laki-laki 84 persen dan perempuan 50 persen. Pada 2018, sebanyak 8,3 dari 10 laki-laki adalah angkatan kerja, sedangkan perempuan hanya 5,2 dari 10 orang.
Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, penyaluran APBD Kota Semarang banyak digunakan untuk berbagai keperluan kaum perempuan. ”PKK, kelurahan, kecamatan, dan posyandu ada anggaran tersendiri. Kami juga memberi fasilitas bagi pelaku usaha perempuan agar bisa sejahtera,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memastikan pihaknya mendukung seluruh program pemerintah pusat dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Pada akhir November 2019, Jateng juga telah menyelenggarakan Kongres Perempuan Jateng I.
Marta Martins (30) dari Forum Peduli Perempuan dan Anak Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, berharap, pemerintah semakin memperbanyak pelatihan yang membuat perempuan mandiri. Hal tersebut penting untuk pengembangan usaha, termasuk dalam pembuatan kain tenun tais.
Sebagai rangkaian PHI Ke-91, Kementerian PPPA memberikan penghargaan kepada tujuh lembaga dengan inovasi terbaik pada 2019. Adapun penilaian berdasarkan tingkat nilai humanitas, keunikan, dan kedalaman pengaruh dari lembaga-lembaga tersebut.
Ketujuh lembaga itu adalah Yayasan Maniambyan Raja Ampat, Yayasan Nurmala Dewi Lestari (Bangka), Poklasar MEFS Foods Snack (Kota Palangkaraya), Sosial MY Hope (Tobelo), Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar (Banjarmasin), Dwituna Harapan Baru (Kota Medan), serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Cendana (Deli Serdang).
Pada Minggu, juga akan ada penghargaan bagi tiga kepala desa (kades), perwakilan dari Indonesia bagian barat, tengah, dan timur, yang memiliki APBDes responsif jender. ”Kami harap, ini memacu kades-kades lain untuk memperhatikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” kata Bintang.
Di sela-sela Ekshibisi Karya Perempuan Se-Indonesia, Sabtu, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Menteri PPPA, Ketua Komnas Perempuan, dan Koordinator Sekretariat Nasional Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan.
Kesepakatan berisi sinergi data dan pemanfaatan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan untuk pemenuhan hak asasi perempuan. Konsolidasi data itu diharapkan memperkuat penanganan kekerasan terhadap perempuan.