Bangun Kilang Tuban, Jokowi Beri Waktu Tiga Tahun ke Pertamina

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan kepada wartawan seusai mengelilingi area kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (21/12/2019). Dengan menguasai saham 51 persen, Pertamina akan mengembangkan kawasan kilang TPPI menjadi kompleks petrokimia yang terintegrasi menghasilkan produk-produk aromatik dan olefin.

TUBAN, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memberi ultimatum kepada PT Pertamina untuk menyelesaikan pusat industri petrokimia yang terintegrasi dengan kilang minyak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, selambatnya pada 2023. Saat ini masih ada sejumlah kendala, seperti pembebasan lahan dan proses akuisisi yang belum sepenuhnya selesai.

Pusat industri di Tuban ini mengintegrasikan kilang petrokimia dengan salah satu kilang bahan bakar minyak (BBM) terbesar di Indonesia. Produk yang dihasilkan nantinya tidak hanya BBM, seperti pertamax, premium, dan solar, tetapi juga beragam produk petrokimia yang diperlukan industri, seperti paraxylene, yakni bahan baku utama purified terephthalic acid, olefin, dan toluene.

”Kilang terintegrasi ini bisa untuk (memproduksi) semuanya. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara dan PT Pertamina, tidak lebih dari tiga tahun harus rampung,” ujar Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di area kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama Tuban, Sabtu (21/12/2019).

Presiden Jokowi menolak permintaan Pertamina untuk menyelesaikan infrastruktur ini dalam waktu empat tahun. Namun, dia memberikan keleluasaan kepada Kementerian BUMN dan PT Pertamina untuk merampungkan pembangunan kilang terintegrasi dengan beragam opsi. Bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau ditangani sendiri oleh Pertamina. Pilihan yang akan diambil harus diputuskan selambatnya Januari 2020.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini enggan menunggu lebih lama lagi sebab dia mengklaim telah menunggu proyek kilang BBM di Tuban tersebut selama lima tahun. Selain itu, khusus proyek kilang petrokimia, sebenarnya sudah dibangun pada 1997-1998, tetapi sempat terhenti dan akhirnya baru beroperasi kembali setelah mayoritas sahamnya diakuisisi PT Pertamina akhir tahun ini.

Baca juga : Jalan Panjang Membangun Kilang Minyak

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Bus yang ditumpangi Presiden Joko Widodo mengelilingi area kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (21/12/2019). Saat ini, industri petrokimia di Indonesia mempunyai nilai peluang hingga Rp 50 triliun per tahun.

Kilang terintegrasi ini diprediksi mampu menghemat devisa negara hingga 4,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 56 triliun saat produksinya maksimal. Hasil kilang BBM ataupun petrokimia akan menyubstitusi produk-produk yang setiap tahun diimpor guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.

”Setiap tahun impor, padahal bisa membuat produk sendiri. Ini yang selalu saya sampaikan berulang kali dalam rapat terbatas maupun rapat paripurna. Substitusi produk impor salah satunya petrokimia,” kata Joko Widodo.

Pembebasan lahan

Menjawab ultimatum tersebut, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, proses pembangunan kilang BBM di Tuban masih terkendala pembebasan lahan. Pihaknya masih memerlukan tambahan lahan. Namun, sudah ada dua pilihan yang akan segera diputuskan.

”Apakah akan melanjutkan proses pembebasan lahan milik warga atau mereklamasi. Izin mereklamasi pantai seluas 200 hektar sudah diperoleh dan saat ini mulai dikerjakan,” ucap Nicke.

Kilang minyak Tuban merupakan proyek pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas 300.000 barel per hari. Pembangunan direncanakan menggunakan konfigurasi petrokimia yang terintegrasi dengan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Baca juga : Arah Kebijakan Energi Jokowi

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Presiden Joko Widodo (berkemeja putih), didampingi Menteri BUMN Eric Tohir, mendengarkan penjelasan dari Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat melakukan kunjungan kerja ke area kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (21/12/2019).

Sementara itu, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama berpesan supaya proses pembebasan lahan tidak merugikan masyarakat. Warga harus mendapatkan ganti untung, bukan ganti rugi. Selain untuk menghindari calo, Pertamina juga mesti membayar langsung ke rekening pemilik tanah. Jika mereka belum punya rekening, harus dibuatkan dulu.

Akuisisi Petrokimia

Adapun terkait dengan upaya pengembangan kilang petrokimia, PT Pertamina menempuh aksi korporasi pembelian saham seri B Tuban Petro, yang merupakan induk usaha PT TPPI, senilai Rp 3,1 triliun. Dengan pembelian saham itu, Pertamina kini menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 51 persen.

”Aksi korporasi ini untuk mengembangkan industri petrokimia nasional dan menjawab tantangan kebutuhan industri terhadap produk turunan dari kondensat,” papar Nicke.

Melalui integrasi kilang BBM dengan kilang petrokimia, Pertamina lebih leluasa mengembangkan bisnisnya sesuai perkembangan pasar. Pertamina berencana mengembangkan pembangunan pabrik olefin dan polyolefin di kawasan TPPI Tuban. Selain itu, perusahaan sedang membangun fasilitas produksi petrokimia dengan produk paraxylene untuk pasar ekspor.